Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Siapkan RUU Financial Center, Airlangga Konsultasi ke Mahkamah Agung yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan pihaknya tengah menyusun kebijakan terkait rencana pembentukan International Financial Center (IFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Bahkan, dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA) pada pekan lalu untuk mempersiapkan beleid terkait dengan PFII. Seperti diketahui, PFII kelak akan menerapkan hukum common law untuk menarik investor global.
“Kami sudah konsultasi dan komunikasi dengan MA, perihal struktur hukum Financial Center (PFII),” kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya. Rabu (24/6/2026).
Airlangga menyebut bahwa saat ini penyusunan aturan tersebut tengah berlangsung dan sedang dituangkan di dalam bentuk draft berupa undang-undang.
“Kita bentuk undang-undangnya dulu, setelah itu, baru kita atur teknisnya,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, usulan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) oleh pemerintah resmi disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan siap untuk dibahas.
Hal ini merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ketua Baleg Bob Hasan mengatakan keberadaan RUU tentang PFII telah diatur dalam UU P2SK, sehingga DPR perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
“Kita tidak bisa membantah karena ini perintah UU P2SK. Perintah undang-undang tersebut dalam tiga pilihan harus disusun undang-undang tentang pusat finansial internasional Indonesia,” ujar Bob Hasan dalam rapat kerja (raker) bersama Mensesneg dan Menkumham Selasa (23/6/2026) lalu.
Bob menjelaskan bahwa ruang untuk memperdebatkan substansi RUU masih terbuka ketika pemerintah telah menyampaikan naskah akademik dan draf RUU kepada DPR.
Pada tahap tersebut, fraksi-fraksi dapat menyampaikan pandangan maupun keberatan terhadap materi muatan yang diusulkan pemerintah.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
