Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Prabowo Bangga RI Punya Sistem ‘Welfare State’ Terkuat di Dunia yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia saat ini memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia. Berbagai program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan, sekaligus fondasi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, (konsep) negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Presiden.
Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Prabowo membeberkan berbagai program perlindungan sosial yang telah menjangkau jutaan masyarakat.
Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, memberikan manfaat sebesar Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4. Sementara itu, Program Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2.
Di sektor rehabilitasi sosial, pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan mencapai Rp2,4 juta per orang per tahun.
Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memberikan bantuan Rp10 juta kepada 2.810 penerima manfaat.
Tak hanya itu, Prabowo turut menyoroti berbagai program kesejahteraan lainnya yang menjadi bagian dari jaring pengaman sosial nasional. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan kebencanaan, subsidi energi, bantuan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurutnya, rangkaian program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan.
Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya pembenahan tata kelola bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah integrasi data lintas sektor sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mengurus dokumen untuk memperoleh bantuan.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Presiden.
Prabowo mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mempercepat digitalisasi program bantuan sosial. Program tersebut telah diterapkan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi, dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Menurutnya, digitalisasi akan memangkas berbagai biaya administrasi yang sebelumnya harus ditanggung masyarakat. Jika sebelumnya warga dapat mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk mengurus dokumen dan mendaftar bantuan, kini proses tersebut dapat dilakukan tanpa biaya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa integrasi data sosial menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial nasional. Integrasi tersebut mencakup data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan sosial.
Dengan sistem yang lebih akurat, pemerintah berharap kesalahan sasaran dapat diminimalkan dan target penghapusan kemiskinan ekstrem semakin realistis untuk dicapai.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Presiden.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
