Jakarta, —
Pemimpin oposisi negara bagian Melaka, Mohd Yadzil Yaakub, mengkritik keras wacana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Malaysia dengan Indonesia.
Yadzil mempertanyakan tujuan dan kelayakan pembangunan jembatan di tengah kondisi finansial Melaka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sebuah pernyataan, Yadzil mengatakan wacana pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer ini sebetulnya bisa saja dieksekusi. Namun, proyek ini memakan biaya yang tidak murah, apalagi bagi perekonomian Melaka.
Melaka setiap tahun menerima pendapatan dalam jumlah terbatas. Hampir seluruh dana digunakan untuk operasional negara bagian. Di tengah kondisi itu, Melaka juga masih berutang kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah federal.
“Jika kita tidak bisa melunasi utang yang ada, bagaimana pemerintah negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka bisa secara hati-hati mengelola utang baru senilai miliaran ringgit?” ucapnya, seperti dikutip Free Malaysia Today.
“Kenyataannya adalah pemerintah Melaka masih amat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita butuh bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mendanai konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?” tambahnya.
Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang menghubungkan Negeri Jiran dan Indonesia.
Jembatan ini rencananya dibangun dari Pengakalan Balak di Masjid Tanah ke wilayah Indonesia. Megaproyek tersebut ditujukan memangkas waktu tempuh kedua wilayah menjadi sekitar 40 menit.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengatakan kajian mengenai pembangunan jembatan akan dimulai pada Januari mendatang.
“Kami percaya jika rencana ini terealisasi, jembatan ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” kata Ab Rauf.
Ab Rauf menyebut pemerintah Melaka menggelontorkan anggaran sebesar RM500.000 (sekitar Rp2 miliar) untuk konsultasi mengenai persoalan teknis, ekonomi, dan aspek logistik.
Menurut Yadzil, pemerintah federal Malaysia tak akan mengucurkan bantuan dana untuk proyek besar ini. Kalau pun proyek ini dibiayai oleh swasta, Yadzil memperingatkan bahwa akan ada biaya tol yang tinggi serta risiko pemborosan uang dan sumber daya.
Ia juga menambahkan bahwa wilayah Indonesia yang akan terhubung dengan jembatan bukanlah pusat ekonomi utama, sehingga Malaysia kemungkinan cuma akan menerima keuntungan kecil.
“Dan jika konsesi gagal, pemerintah akan terpaksa menyelamatkan proyek menggunakan dana publik. Dalam semua skenario, rakyat yang menjadi korban,” ujar Yadzil.
Lebih dari itu, Yadzil juga menyoroti dampak lingkungan proyek yang dikerjakan di garis pantai.
(blq/bac)
