Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai OJK Sebut Proyek Karbon RI Diburu Investor Global yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyebut proyek-proyek berbasis nilai ekonomi karbon di Indonesia kini menjadi incaran utama para investor global.
“Kemarin kami baru kembali dari London Climate Week beberapa bulan lalu, itu sangat menarik. Di situ sangat jelas Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat dicari,” ujar Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Friderica memaparkan daya tarik tersebut tak lepas dari besarnya potensi proyek ramah lingkungan yang digagas pemerintah bersama OJK melalui skema Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, proyek-proyek seperti penghutanan kembali lahan gundul hingga program sosial kemasyarakatan memiliki nilai ekonomi karbon tinggi yang sangat dinantikan pasar internasional.
Friderica menjelaskan minat tinggi investor global ini sejalan dengan tren pasar di mana kesadaran terhadap prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) meningkat pesat.
Berdasarkan hasil survei OECD 2023, Friderica menyebut 67 persen investor ritel mengutamakan investasi berbasis keberlanjutan. Bahkan, 64 persen di antaranya bersedia menerima tingkat imbal hasil (return) yang lebih rendah demi masuk ke produk-produk ESG.
Namun, maraknya tren dan minat investor terhadap investasi hijau membuat OJK mewanti-wanti para emiten untuk tidak melakukan praktik manipulatif atau greenwashing.
“Bagaimana kita melihat ada kesenjangan antara komitmen ESG, implementasi nyata, dan kualitas pengungkapan yang saat ini bisa berisiko terhadap praktik-praktik greenwashing,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan greenwashing merupakan klaim sepihak dari perusahaan yang menyatakan produk atau operasinya sesuai dengan kaidah lingkungan padahal tidak sesuai kenyataan.
Selain itu, OJK juga menyoroti potensi pelanggaran lain seperti impact washing dan social washing.
Untuk mencegah munculnya laporan keberlanjutan (sustainability report) yang menyesatkan, OJK mendorong penguatan kredibilitas pengungkapan informasi emiten melalui pendampingan bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
“Bagaimana sih menyiapkan reporting ini yang baik, yang apa adanya, yang tidak menutup-nutupi, dan apa konsekuensi bila mereka melakukan ya tidak menyajikan sesuai apa adanya,” ungkap Friderica.
(fln/pta)
