Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Wamenkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Umat yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong penguatan koperasi pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar dalam mengembangkan kegiatan usaha produktif melalui jaringan kelembagaan dan komunitas yang telah terbentuk.
Hal tersebut disampaikan Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11). Kegiatan ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat kapasitas pengelolaan koperasi di lingkungan pesantren.
Farida mengungkapkan dari sekitar 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, diperkirakan 6.000 pesantren telah memiliki akta notaris pendirian koperasi, sementara baru sekitar 2.000 hingga 3.000 koperasi yang menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya peluang untuk meningkatkan kapasitas koperasi pesantren, terutama dari sisi kelembagaan, tata kelola, dan pengembangan usaha. Penguatan ini dinilai penting agar keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi anggota maupun masyarakat sekitar.
“Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat,” ujar Farida dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Agar potensi ekonomi tersebut dapat memberikan nilai tambah, Farida menilai diperlukan pengelolaan melalui koperasi secara terorganisasi dan profesional. Dengan pengelolaan yang baik, aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan usaha produktif yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota.
Untuk mendukung pengelolaan tersebut, Farida menekankan empat aspek penguatan koperasi pesantren, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha berbasis kebutuhan pasar, serta perluasan akses pembiayaan. Keempat aspek tersebut menjadi fondasi agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan pengurus dalam memahami kebutuhan ekonomi di lingkungan pesantren. Dengan pemetaan yang tepat, koperasi diharapkan dapat mengembangkan unit usaha yang memiliki pasar jelas sekaligus mengelola rantai pasok secara efisien.
“Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata,” ucapnya.
Selain memahami kebutuhan pasar, Farida juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tata kelola yang sehat, kegiatan usaha terukur, dan prospek pasar yang jelas dinilai dapat meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus memperbesar peluang koperasi memperoleh akses pembiayaan, termasuk dari perbankan.
Untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik, Kementerian Koperasi juga menyatakan kesiapannya dalam memberikan pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi pesantren. Pendampingan tersebut mencakup proses pembentukan koperasi, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha.
“Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, koperasi pesantren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya,” tutur Farida.
Di samping memperkuat kegiatan ekonomi internal, koperasi pesantren juga berpeluang mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Farida menilai pesantren memiliki potensi untuk mengembangkan usaha di berbagai tahapan sektor pangan, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi hasil pertanian.
Ia menambahkan untuk mengoptimalkan peluang tersebut, berbagai kegiatan usaha dapat dikonsolidasikan melalui kelembagaan koperasi. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha produktif yang menciptakan nilai tambah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik,” pungkasnya.
Sejalan dengan upaya penguatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menekankan pentingnya koperasi pesantren dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang mandiri dan berkeadilan. Menurutnya, koperasi pesantren perlu dikembangkan berdasarkan prinsip kepemilikan bersama dan tata kelola kelembagaan yang jelas agar keberlangsungan usaha dapat terjaga lintas generasi.
Dengan prinsip tersebut, Muhaimin berharap koperasi pesantren dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Pengembangan model tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar koperasi mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pentingnya pengelolaan koperasi yang sehat juga disoroti Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution. Ia menilai peningkatan skala usaha koperasi harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semakin besar skala usaha koperasi, semakin besar pula tanggung jawab pengelola dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara sehat dan akuntabel,” ucapnya.
Dari sisi pengelola pesantren, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, K.H. Abdussalam Shohib atau Gus Salam, turut menyambut baik dukungan pemerintah dan berbagai pihak dalam pengembangan koperasi pesantren. Ia berharap penguatan tersebut tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga disertai pendampingan agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Pendampingan serta pemantauan secara berkelanjutan dapat terus dilakukan agar koperasi pesantren semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan literasi keuangan ini turut dihadiri para santri dan pengurus pesantren se-Jawa Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan koperasi. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam membangun ekosistem usaha pesantren yang produktif dan berkelanjutan.
Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi pesantren. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan literasi keuangan, dan perluasan akses pembiayaan, koperasi pesantren diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat sekitar.
(akd/ega)
