Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Normalisasi Kali Ciliwung, Pembebasan Lahan di Cawang-Cililitan Dikebut yang sedang hangat diperbincangkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengebut pembebasan 97 bidang tanah untuk mendukung normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi hingga pengendalian banjir jangka panjang di kawasan tersebut.
Cyril Raoul Hakim alias Chico, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta mengatakan, sampai saat ini masih ada bidang tanah yang belum dibebaskan. Untuk itu upaya percepatan pembebasan lahan dilakukan.
“Tersisa 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di Cawang dan 23 bidang di Cililitan,” kata Chico dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Chico mencatat, potensi banjir di Kelurahan Cawang dapat berdampak pada 22 RT yang mencakup sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Kemudian di Kelurahan Cililitan, banjir memengaruhi 25 RT dengan sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa.
Dia mengatakan, pada rapat di Kecamatan Kramat Jati pada Jumat (13/11), Gubernur DKI Pramono Anung meminta koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dilakukan agar proses pengadaan tanah serta penerbitan penetapan lokasi (penlok) dapat dipercepat.
“Pembebasan lahan yang sudah berjalan diharapkan segera dituntaskan sehingga penanganan normalisasi Kali Ciliwung dapat dilanjutkan sebagai solusi permanen,” jelasnya.
Chico mengatakan, percepatan ini diperlukan di Kelurahan Balekambang. Dia menyebut, di wilayah itu banjir dapat berdampak pada 17 RT, sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa.
“Selain itu, longsor telah merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah seluas sekitar 500 m². Penanganan sementara berupa pemasangan turap bambu telah dilakukan, namun solusi permanen tetap pada percepatan normalisasi Kali Ciliwung,” katanya.
Dia menjelaskan, program normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti sejak 2017 terus dilanjutkan. Proses pengadaan tanah dilakukan secara langsung oleh Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dengan penilaian ganti rugi oleh BPN, serta didukung anggaran sekitar Rp 300 miliar pada 2026 untuk memperkuat pengendalian banjir jangka menengah dan panjang.
“Percepatan pengadaan tanah di Cawang, Cililitan, dan Balekambang adalah langkah konkret agar normalisasi Kali Ciliwung segera memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengendalian banjir dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan warga,” ucapnya.
Chico menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta. Ini untuk memastikan proses berjalan transparan dan memperhatikan hak warga terdampak.
Halaman 2 dari 2
(tsy/isa)




