Jakarta, —
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya bakal melakukan audit lingkungan kepada 100 perusahaan buntut bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Hanif menyebut audit lingkungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi persetujuan lingkungan yang ada mulai dari Amdal hingga Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
“Untuk Amdal dan UKL-UPL yang berbasis landscape dan ekstraksi mineral batu bara, ini akan dilakukan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan dengan cepat dan hati-hati melalui analisis Audit Lingkungan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (23/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan proses Audit Lingkungan itu saat ini sudah berjalan khususnya di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Hanif menjelaskan dari hasil audit itu diharapkan dapat memberikan gambaran detail terkait apa yang terjadi kemarin dan apa yang seharusnya bisa dihindari.
Hanif menyebut proses audit lingkungan itu diperkirakan selesai dalam kurun waktu satu tahun. Akan tetapi, kata dia, khusus perusahaan besar dan diduga melakukan pelanggaran diharapkan rampung pada Maret besok.
Ia menyebut dari hasil audit lingkungan itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menindak perusahaan-perusahaan nakal.
“Sehingga kita bisa kemudian menindaklanjuti. Apakah dengan pendekatan pidana, apakah dengan pendekatan gugatan perdata atau dengan sanksi administrasi,” imbuhnya.
Ia menyebut audit lingkungan ini juga dilakukan terhadap seluruh perusahaan tanpa terkecuali. Pasalnya, kata dia, telah terjadi perubahan landscape yang cukup sangat dramatis.
“Baik karena antropogenik berupa perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan, maupun karena hujan yang cukup deras, kemudian sifat tanah geomorfologi kita yang tidak mampu untuk kemudian beradaptasi dengan ini.
Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi pemberhentian operasional terhadap delapan perusahaan buntut bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Rinciannya PT Agincourt Resources yang bergerak di tambang emas Martabe, PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Sago Nauli Plantation, PT TN dan PT MST yang bergerak di sektor kehutanan.
Kemudian, PTPN III Batang Toru Estate yang bergerak di bidang perkebunan sawit, serta PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro Hydro Power (PLTMH Pahae Julu), dan PT SOL Geothermal Indonesia (Geothermal Taput) yang merupakan pengelola proyek energi baru terbarukan.
“Seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).
Temuan ini didapat setelah Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana. Termasuk menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
(fra/tfq/fra)
