Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Mendagri Colek Pramono, Minta Jakarta Anggarkan Dana untuk Bedah Rumah Warga yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memasukkan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Tito menyinggung penyelesaian masalah di kampung narkoba.
“Tadi disampaikan oleh bu DPRD, kemudian juga Kepala Dinas Perumahan, bahwa anggaran di DKI untuk bedah rumah hampir tidak ada, saran saya nanti disampaikan kepada Bapak Gubernur agar dibuatkan perubahan karena menyelesaikan masalah-masalah seperti Kampung Ambon, kampung narkoba, saya yakin mereka juga nggak mau untuk disebut sebagai kampung narkoba, ada kegiatan narkoba di sini, semua nggak mau,” kata Tito Karnavian saat tinjauan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).
Tito meminta saran itu disampaikan langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hilda dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto yang hadir juga dalam tinjaun ini. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kebahagiaan pemimpin adalah melihat rakyatnya menjadi lebih baik lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan perwujudan harapan agar rakyat menjadi lebih baik itu harus didukung oleh pemerintah daerah. Dia berharap Pemda lainnya juga melakukan program yang sama dengan menganggarkan perbaikan rumah warga tidak layak huni.
“Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, karena ada banyak perumahan, saya mohon disampaikan. Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama. Buat program yang pro rakyat kecil,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyinggung Jakarta yang tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Dia menyebut ada 821.840 rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.
Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat meninjau bedah rumah lansia di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu (24/10/2026). Mulanya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjawab pertanyaan Ara terkait data jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.
“Di DKI Jakarta berdasarkan data pak di 2026 di DKI Jakarta yang tidak layak huni ada 821.840,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.
Ara lalu bertanya ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto apakah Jakarta memiliki APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kelik menyebut di tahun 2026 tak ada anggaran untuk program tersebut.
“Pertanyaan saya, dengan 800.000 lebih rumah dan 200.000 lebih rumah di Jakarta Barat yang tidak layak huni, ada enggak anggaran APBD Jakarta untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni?” tanya Ara.
“Izin, Pak, untuk tahun 2026 belum ada, Pak,” jawab Kelik.
(mib/ygs)
