Jakarta, – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kabar terbaru dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah merancang regulasi berupa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum pengembangan PLTN dalam negeri.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan proses harmonisasi aturan tersebut sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu pengesahan administratif. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) sebelum proyek fisik dapat dimulai.
“Jadi untuk rancang Keputusan Presidennya, ini kan sudah selesai harmonisasi dan juga ini dalam proses pengundangan,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Setelah aspek regulasi rampung, pemerintah akan segera menyeleksi mitra strategis yang akan menggarap proyek tersebut.
Yuliot mengungkapkan bahwa sejumlah negara pemilik teknologi nuklir canggih, seperti Rusia, Korea Selatan, hingga Kanada, sudah mulai menjalin komunikasi dan menawarkan kerja sama teknologi PLTN di tanah air.
“Jadi harapannya itu nanti kita akan memilih mitra dalam rangka pembangunan PLTN. Jadi ini salah satunya, ini kan yang dari kunjungan Presiden kemarin kan salah satunya Rusia yang menawarkan. Ya kemudian ada vendor teknologi, ada Korea juga sudah menghubungi, Kanada juga sudah menghubungi,” tambahnya.
Nantinya, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan ekonomis, mulai dari besaran investasi, efisiensi, hingga output listrik yang dihasilkan.
Pilihan teknologi pun masih terbuka lebar, apakah akan menggunakan Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas 250 Mega Watt (MW) atau reaktor skala besar yang mampu menghasilkan daya hingga 1,4 Giga Watt (GW), dengan tujuan utama mendapatkan harga listrik yang kompetitif.
“Jadi nanti kita akan memilih dari sisi besaran investasi, output dan juga ini efisiensi. Jadi yang kita harapkan dengan adanya PLTN, harga HPP yang dijual ke PLN atau dibeli oleh PLN bisa lebih bersaing,” tandasnya.
(dem/dem)
