Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Dinamika Terbaru Ambang Batas Parlemen: dari 5% hingga 7% yang sedang hangat diperbincangkan.
Wacana angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) masih terus bergulir seiring revisi Undang-Undang Pemilu akan dibahas. Sejumlah partai mengemukakan angka yang dianggap ideal, terbaru berkisar di 5-7%.
Angka usulan PT mencuat setelah pertemuan para pejabat teras partai koalisi pemerintah yang memiliki kursi parlemen belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra Setuju PT 5%
Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu. Dia mengungkapkan sejumlah partai setuju dengan usulan angka PT 5%.
“Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Bahlil Sebut PT 5% Ideal
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal batas usulan PT yang tengah bergulir. Bahlil mengungkap komunikasi dengan lintas partai menunjukkan adanya pendapat yang berbeda, dari 5% sampai 7%.
“Parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai memang ada yang menginginkan ada 6, ada 7, ada 5, ada di bawah itu juga,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/9).
Saat ditanya terkait angka PT 5% yang disebut sudah disepakati mayoritas parpol, Bahlil pun menyatakan hal yang sama. Menurutnya, angka tersebut ideal.
“Tapi mungkin angka ideal itu 5%, cocoklah ya,” ujarnya.
Surya Paloh Kukuh Ingin PT 7%
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan partainya menginginkan kenaikan PT menjadi 7 persen. Dia menilai angka itu bisa membuat partai yang lolos seleksi lebih sedikit sehingga dapat mempermudah tata kelola demokrasi.
“Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Saya harus katakan sejujurnya memang itu. Karena memang pertimbangan kita adalah selected partai. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami, NasDem tentunya ya,” jelas Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9).
Dia mengatakan partainya selalu konsisten terhadap kenaikan ambang batas parlemen ini. Namun dia menekankan, partainya tetap menghargai pandangan yang berbeda dari partai lain.
Di sisi lain, Paloh mengatakan kondisi elektabilitas NasDem saat ini pun belum mencapai angka 7 persen dalam perhitungan ambang batas parlemen. Dia mengaku rela jika memang NasDem tidak lolos ke parlemen ketika ambang batas dinaikkan menjadi 7 persen.
“NasDem mengusulkan 7%, walaupun surveinya NasDem 4%. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia enggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi, ya itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai,” ujarnya.
Demokrat Usul ‘Dapil Nasional’
Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan Demokrat mengusulkan konsep ‘Dapil Nasional’ atau national pool dalam penerapan pemilu anggota DPR RI. Ia menekankan, sisa suara dari partai-partai yang lolos ambang batas bisa dikumpulkan untuk kemudian ditentukan sebagai kursi tambahan di DPR.
Dede kemudian menyinggung tentang penggabungan sisa suara (stembus accord) yang pernah digunakan dalam Pemilu 1999. Ia berharap pengkajian konsep tersebut dapat mengurangi sisa suara yang hangus.
“Itu sebabnya Demokrat sejak awal sudah mengusulkan konsep ‘Dapil Nasional’ (national pool). Dimana sisa suara rakyat dari partai-partai yang lolos threshold nanti akan dikonversi menjadi dapil nasional sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang. Dulu pernah dilakukan model stembus accord,” ucapnya.
Kendati demikian, Dede Yusuf mengatakan usulan tersebut masih dikaji oleh partai. Ia pun menyinggung konsep seperti itu digunakan di Selandia Baru hingga Jerman.
“Lagi digodok dulu, ada sistem ini di Selandia Baru dan Jerman juga,” ujarnya.
Halaman 2 dari 2
(fca/fca)
