Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai BRIN Diminta Prabowo Cari Sumber Air Baru, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mendapat tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP). BRIN diminta mencari sumber air baru untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
“Bapak Presiden langsung menugaskan BRIN saat memimpin rapat. Usai Sidang Kabinet, saya sejenak berbincang dengan Bapak Presiden dan beliau kembali menegaskan tentang hal tersebut,” kata Arif kepada wartawan usai SKP di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arif mengatakan tugas itu bertujuan mengantisipasi dampak perubahan iklim. Menurutnya, Prabowo menempatkan ketahanan air sebagai salah satu unsur penting untuk kehidupan sehari-hari.
“BRIN mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk memperkuat teknologi untuk menemukan sumber-sumber air baru. Hal ini mengingat perubahan iklim telah menjadi keniscayaan yang harus diantisipasi,” ujarnya.
“Bapak Presiden menempatkan ketahanan air sebagai salah satu program penting, karena tidak saja mendukung kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk ketahanan pangan,” lanjut Arif.
Arif memastikan BRIN sudah memiliki sejumlah teknologi untuk mendeteksi sumber-sumber air baru berbasis nuklir ataupun drone. Dalam pelaksanaannya, BRIN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
“BRIN sudah memiliki sejumlah teknologi untuk mendeteksi sumber-sumber air baru, baik berbasis nuklir maupun drone, serta teknologi desalinasi air laut,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo sempat menyinggung soal sumber kekayaan negara yang wajib dikuasai demi kemakmuran rakyat, termasuk air. Ia meminta kekayaan tersebut harus terus dijaga.
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu ditafsirkan,” ujar Prabowo dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Harus digunakan, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” lanjutnya.
(eva/zap)
