Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai BI Ungkap Skor Keberdayaan Konsumen RI Kategori Kritis, Rawan Ditipu yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Bank Indonesia (BI) mengungkap masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mampu melindungi diri saat menggunakan layanan pembayaran.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran di Indonesia masih dalam kategori kritis, meski meningkat dibandingkan tiga tahun lalu.
Survei BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang sebesar 64,67 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya,” ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih perlu meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi, memahami risiko penipuan, serta mengetahui cara memperjuangkan haknya ketika mengalami masalah.
Filianingsih menjelaskan survei tersebut dilakukan BI setiap tiga tahun untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum maupun selama menggunakan layanan sistem pembayaran.
Menurutnya, peningkatan indeks mencerminkan konsumen semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, serta berhati-hati dalam bertransaksi. Capaian itu juga sejalan dengan berbagai upaya edukasi dan penguatan perlindungan konsumen yang telah dilakukan.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama perilaku transaksi yang aman dan kesadaran konsumen dalam memperjuangkan haknya. BI juga menemukan potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.
Karena itu, Filianingsih menilai program perlindungan konsumen ke depan perlu dirancang lebih terarah, sesuai dengan risiko dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Ia menegaskan edukasi saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari risiko kejahatan digital yang semakin canggih. Penguatan sistem perlindungan oleh penyelenggara dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan.
“Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup,” katanya.
BI, lanjut Filianingsih, akan menggunakan hasil IKKSP sebagai acuan dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan sekaligus menentukan sasaran wilayah serta prioritas program GEBER PK.
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan penguatan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dicky menyebut ekosistem perlindungan konsumen Indonesia akan melalui proses peninjauan dan penilaian oleh OECD dalam satu tahun ke depan.
Pada 8-11 Desember mendatang, tim OECD dijadwalkan datang ke Indonesia untuk melakukan fact finding atau pengumpulan informasi langsung terkait kondisi perlindungan konsumen.
Sebelumnya, Indonesia telah menyerahkan kuesioner sekitar 100 halaman pada Agustus. Hasil pengumpulan informasi tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penilaian terhadap jawaban dan kondisi perlindungan konsumen di Indonesia.
“Kemudian Maret, Bu Fili bareng saya presentasi nanti di Paris untuk menjawab berbagai concern,” ujar Diki.
Ia mengatakan hasil penilaian terhadap ekosistem perlindungan konsumen Indonesia dijadwalkan diumumkan pada November tahun depan.
“Nanti November tahun depan diumumkan apakah pelindungan konsumen kita memadai,” katanya.
Dicky menegaskan penilaian tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan konsumen, terutama di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin cepat dan kompleks.
Menurutnya, risiko saat ini tidak lagi terbatas pada satu lembaga keuangan karena sebuah transaksi dapat melibatkan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga pihak ketiga lainnya.
Karena itu, ia mendorong perlindungan konsumen dilakukan secara lebih proaktif, mulai dari tahap perancangan produk dan layanan, proses transaksi, hingga penyelesaian pengaduan.
Dicky juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pelaku industri dan otoritas agar perlindungan konsumen tidak hanya berhenti pada penanganan pengaduan setelah masyarakat mengalami kerugian.
(lau/pta)



