Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Bahlil Singgung Masalah Ijazah Gibran: Bagian dari Demokrasi yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut banyak dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah soal permasalahan ijazah Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dikatakan Bahlil dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026). Bahlil menyebut ada sekelompok masyarakat yang memperjuangkan penafsirannya terkait urusan ijazah ini.
“Khusus menyangkut politik, akhir-akhir ini banyak dinamika politik yang terjadi. Ada sekelompok masyarakat yang mencoba untuk memperjuangkan penafsirannya ataupun keinginannya dalam menggugat persoalan ijazah wakil presiden,” kata Bahlil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menyebut harus menghormati proses hukum yang berjalan. Partai Golkar, kata dia, harus mengikuti mekanisme yang ada sebagai bagian dari demokrasi.
“Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” ucap dia.
Bahlil menyebut Golkar akan melihat proses selanjutnya. Semua proses harus dihargai dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Nantilah partai akan melihat seberapa besar dan seberapa dalam proses selanjutnya. Ini masih di ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya, dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ucapnya.
Kata Gibran soal Putusan MK
Gibran menghormati putusan MK terkait tidak ditemukannya ijazah setara SMA dalam gugatan hasil Pilpres 2024. Gibran mengatakan saat ini akan berfokus untuk menyukseskan visi dan program Presiden Prabowo Subianto.
“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran dilansir Antara, Rabu (7/10).
Terkait putusan MK yang tidak dapat mendiskualifikasi dirinya sebagai Wapres meski tidak ditemukan bukti ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan, Gibran menegaskan bahwa dia melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 setelah lulus pendidikan setara SMA.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” katanya.
(ial/lir)
