Jakarta, – Yaman kembali memasuki babak baru ketegangan politik setelah pasukan yang didukung Uni Emirat Arab (UEA), yakni Dewan Transisi Selatan (STC), merebut kendali atas hampir seluruh wilayah selatan. Langkah ini diyakini membuka peluang deklarasi kemerdekaan Yaman Selatan, pemecahan pertama sejak penyatuan negara pada 1990.
Sekitar 10.000 pasukan STC dikerahkan ke Hadramaut yang kaya minyak dan kemudian ke Marah, wilayah berbatasan Oman yang sebelumnya di luar kendali mereka. Dengan kemenangan terbaru ini, STC kini menguasai delapan kegubernuran historis Yaman Selatan.
Namun langkah itu memicu gejolak regional. Oman sempat menutup perbatasan dan menuntut penurunan bendera Yaman Selatan sebelum akhirnya mundur. Di sisi lain, Arab Saudi, salah satu aktor dominan dalam konflik Yaman, mengalami kemunduran mengejutkan setelah menarik pasukannya dari istana kepresidenan dan bandara di Aden.
“Kami menolak segala tindakan sepihak yang merusak status hukum negara dan menciptakan realitas paralel,” kecam Presiden Yaman yang didukung Saudi, Rashad al-Alimi, setelah bertemu diplomat AS, Inggris, dan Prancis di Riyadh, seperti dikutip The Guardian, Selasa (9/12/2025).
Pengambilalihan perusahaan minyak terbesar Yaman, PetroMasila, oleh STC pekan lalu makin memperkuat posisi Presiden STC, Aidarous al-Zubaidi, dalam menentukan masa depan selatan.
Meski demikian, deklarasi negara baru tidak tanpa risiko. Contoh kegagalan Sahara Barat disebut sebagai peringatan bahwa dukungan internasional bisa cepat menghilang. Sejauh ini, diplomat Barat dan PBB tetap menentang pemisahan Yaman dan fokus pada rencana transisi Saudi yang mencakup Houthi dan kelompok selatan.
Analis politik regional memperingatkan bahwa perkembangan ini dapat mengubah peta geopolitik.
“Ini mungkin titik balik terbesar bagi Yaman sejak Sana’a jatuh ke tangan Houthi pada 2015,” kata Maysaa Shujaa al-Deen, analis senior di Sana’a Centre for Strategic Studies.
“Situasi ini bisa mengacaukan aliansi regional, termasuk memicu ketegangan antara UEA dan Arab Saudi. Jika negosiasi terjadi, STC akan berada dalam posisi kuat untuk menuntut pemerintahan sendiri,” tambahnya.
Spekulasi muncul bahwa UEA memberi lampu hijau kepada STC setelah kesal atas langkah Saudi yang meminta Donald Trump menengahi perang saudara Sudan, yang menyeret UEA dalam sorotan negatif terkait dugaan dukungan terhadap milisi di Darfur.
Sementara itu, delegasi Saudi masih berada di Hadramaut dalam upaya menyelamatkan pengaruhnya di tengah perubahan cepat di lapangan.
(luc/tfa)
