Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Media Asing Sorot Prabowo Kontrol Sawit-Batu Bara, Buat BUMN Khusus yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Media asing menyoroti pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Ini ditunjukkan ke ekspor sawit batu bara dan besi ferroalloy, campuran besi dengan unsur lain seperti mangan, nikel hingga silikon dan vanadium yang digunakan untuk industri baja.
Media Prancis, AFP, menulis artikel berjudul “Indonesia’s Prabowo announces export controls for coal, palm oil“. Disebut bahwa “Prabowo mengumumkan kontrol ekspor komoditas untuk meningkatkan penerimaan pajak karena negara berjuang melawan gejolak ekonomi”.
“Penjualan di masa mendatang dari semua sumber daya alam- dimulai dengan minyak sawit mentah, batubara, dan paduan yang mengandung besi- akan melalui perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah, katanya kepada parlemen,” muat media tersebut.
“Ini berarti bahwa hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang mengelola kegiatan tersebut,” kutipnya merujuk pernyataan Prabowo.
AFP menyoroti bagaimana Bursa Efek Jakarta turun hampir 1,5% sesaat sebelum tengah hari setelah berita tersebut. Dimuat juga bagaimana Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mengatakan peraturan tersebut “berpotensi mengubah secara fundamental struktur perdagangan kelapa sawit nasional dan membuka ruang luas bagi monopoli perdagangan”.
Hal senada juga dimuat laman asing lain, Reuters. Media itu memuat artikel berjudul “Indonesia to bring commodity exports under centralised control, president says“.
“Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintahannya akan memusatkan ekspor komoditas utama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperketat kendali negara atas sumber daya alamnya yang melimpah,” tulisnya.
“Prabowo mengatakan dalam pidatonya yang berapi-api di parlemen bahwa Indonesia telah kehilangan pendapatan hingga US$908 miliar dalam 34 tahun terakhir karena komoditasnya dijual dengan harga murah, menambahkan bahwa ekspor utama seperti minyak sawit, batubara, dan ferroalloy akan dijual melalui perusahaan yang dikelola pemerintah pusat,” tambahnya.
“Indonesia, kekuatan komoditas global, adalah pengekspor batubara termal dan minyak sawit terbesar di dunia,” jelas media itu lagi.
Disebutkan bagaimana pernyataan Prabowo ini mengkonfirmasi laporan sebelumnya dari dua sumber yang mengetahui masalah ini. Dilaporkan kemarin bahwa Indonesia sedang merencanakan langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan pemerintah atas sumber daya alamnya.
“Menjelaskan lebih lanjut pengumuman Prabowo, Menteri Perekonomian Senior Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pada tahap pertama komoditas yang akan terpengaruh adalah batubara, minyak sawit, dan ferroalloy, dan setiap tiga bulan pemerintah akan mengevaluasi komoditas mana yang dapat ditambahkan ke dalam rencana tersebut,” tambah Reuters.
“Ia menambahkan bahwa akan ada periode transisi selama tiga bulan di mana eksportir dan pembeli dapat terus melakukan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor,” muat laman itu mengutip Airlangga.
“Kepala dana kekayaan negara Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang berbicara bersama Airlangga, mengatakan bahwa periode ini dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara,” tambahnya.
“Selain itu, sebagai bagian dari peraturan lain, mulai 1 Juni semua eksportir sumber daya alam dari Indonesia harus menyimpan 100% pendapatan ekspor mereka di bank-bank milik negara Indonesia.”
Lebih lanjut dimuat laman tersebut, pemerintahan RI memang telah berjanji untuk mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam negara. Ini guna mengatasi kekhawatiran tentang praktik under-invoicing dan bagaimana eksportir mempertanggungjawabkan transfer pricing perusahaan.Â
“Banyak pengamat dan ahli tidak yakin langkah ini akan berhasil,” tulisnya lagi.
“Badan (pengendalian ekspor) mungkin akan menciptakan lebih banyak distorsi daripada menjadi solusi untuk distorsi tersebut, di atas distorsi parah yang sudah dihadapi eksportir,” kata Rizki Siregar, seorang ekonom perdagangan internasional di Universitas Indonesia (UI), dikutip Reuters.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
