Wartawan DPR Sebut Deddy Sitorus PDIP Hina Jurnalis, Tuntut Minta Maaf

Jakarta, —

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) mengatakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus telah menghina wartawan di Ruang Komisi II DPR RI, Kamis (30/7).

“Deddy Sitorus, telah melontarkan pernyataan yang merendahkan profesi wartawan dengan menyebut: ‘Wartawan kayak sirkus’ atau ‘gerombolan sirkus’,” kata Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, Erwin Syahputra Siregar dalam keterangan tertulis.

KWP menilai pernyataan tersebut menghina dan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Selain itu, pernyataan tersebut menciderai hubungan antara lembaga legislatif dengan insan pers yang berperan menjaga transparansi dan demokrasi.

KWP mengaku akan melaporkan secara resmi peristiwa itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami meminta klarifikasi dan permintaan maaf terbuka 1 x 24 jam dari terlapor demi menjaga kehormatan DPR RI dan hubungan baik dengan insan pers,” ujar Erwin.

Terpisah, Deddy membantah telah menghina wartawan. Ia mengaku menghormati profesi wartawan beserta perannya sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

“Saya sangat menyayangkan munculnya tuduhan bahwa saya menghina profesi wartawan, terlebih tuduhan tersebut disampaikan kepada publik tanpa adanya konfirmasi atau klarifikasi kepada saya terlebih dahulu. Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya saya sampaikan,” ujar Deddy.

Ia mengatakan pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah “Pimpinan, mohon ruangan ditertibkan, banyak sekali yang berdiri di sini, padahal ada ruangan balkon di atas. Sudah seperti sirkus kita ini.”

Menurutnya, kalimat tersebut merujuk pada situasi ruang rapat yang saat itu dipenuhi orang-orang yang bergerombol dan berdiri di tengah ruangan ketika rapat sedang berlangsung.

“Pernyataan itu sama sekali tidak ditujukan kepada wartawan maupun kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekaman video rapat maupun keterangan para peserta rapat yang hadir,” katanya.

Ia mengaku tidak menghalangi wartawan untuk meliput. Menurutnya, rapat kerja di Komisi II bersama dengan pemerintah terbuka dan boleh dihadiri oleh wartawan maupun masyarakat.

“Saya berharap setiap informasi yang disampaikan kepada publik hendaknya didasarkan pada fakta yang telah diverifikasi serta didahului dengan upaya konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.

(dal/yoa/dal)