Yogyakarta, —
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bakal mengerahkan anak buahnya untuk mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah maupun kementerian/lembaga yang diperuntukkan untuk bantuan bencana di tiga provinsi Sumatra–Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
“Kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah Koordinasi Supervisi atau mungkin Pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan ya, donasi dari masyarakat,” ujar Setyo usai agenda ‘Launching and Workshop e-Learning Integrity Ranger’ di Ruang Sultan Agung Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setyo mafhum pintu untuk menyalahgunakan anggaran terbuka lebar. Untuk itu, kata dia, KPK akan berusaha menutup ruang-ruang tersebut agar tidak terjadi korupsi.
“Karena ini kan banyak, permasalahannya memang ini kan pintunya banyak, semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan,” tutur Setyo.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” sambung pria yang sebelumnya dikenal sebagai jenderal bintang tiga Polri tersebut.
Bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memakan banyak korban jiwa hingga banyak fasilitas rusak parah. Pemerintah RI belum menetapkan status bencana nasional.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama anak buahnya sudah menggelar rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.
Sejumlah keputusan diambil dalam rapat dimaksud. Termasuk mengenai akses bantuan hingga pembahasan hunian sementara untuk korban terdampak.
Dugaan tipikor di balik pembalakan hutan Sumatra
Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, Setyo mengaku pihaknya belum berencana turut terjun mengusut aspek rasuah di balik penebangan atau pembalakan hutan yang diduga tak sesuai aturan dan memicu bencana Sumatra.
“Kalau sekarang kan paling utama adalah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyelamatan, melakukan rehabilitasi, rekonstruksi terhadap kejadian yang sedang terjadi. Itu paling prioritas,” kata Setyo dalam acara Hakordia 2025 di Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu (6/11) malam.
Klaim Setyo, KPKÂ juga menaruh atensi dalam pencegahan bencana ekologis melalui kemitraan antara Kedeputian bidang Pencegahan dan Monitoring bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM dan lain sebagainya.
Lewat kemitraan ini, berbagai telaah dilaksanakan demi perbaikan tata kelola, perizinan dan segala hal yang berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing kementerian.
“Dan kami juga memiliki satu kegiatan namanya pengelolaan untuk sumber daya alam, itu adalah gerakan yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi adanya penyalahgunaan, penyimpangan terhadap yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam,” kata Setyo.
“Tapi sekali lagi itu karena ada kewenangan-kewenangan kementerian, maka kita juga kembalikan supaya kementerian juga melakukan perbaikan, melakukan penertiban yang jadi kewenangannya masing-masing,” sambungnya.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menemukan setidaknya lima lokasi penebangan hutan yang tidak sesuai aturan. Kelimanya diduga jadi pemicu banjir bandang hingga longsor yang sporadis di Sumatra akhir November lalu.
Kemenhut menyebut temuan kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.
Mereka selain itu mendapati adanya 12 subjek hukum mulai dari korporasi maupun perorangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.
Adapun Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang sudah membentuk tim dan mulai melakukan penyelidikan terkait temuan kayu gelondongan yang terseret banjir Sumatra.
(ryn/kum/kid)
