Jakarta, — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh pejabat negara harus menjaga integritas dan tidak memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan pribadi. Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan banjir dan longsor di Sumatra.
Prabowo mengingatkan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan, setiap rupiah penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana.
“Kita butuh setiap kemampuan dan setiap uang kita untuk mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya dalam rapat bersama jajaran kementerian dan lembaga di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, serta pimpinan daerah memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek maupun distribusi bantuan. Ia menuntut seluruh unsur pemerintah aktif memeriksa jajarannya masing-masing agar tidak terjadi manipulasi anggaran, penggelembungan harga, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Prabowo memperingatkan keras agar tidak ada pihak yang mencari keuntungan pribadi di tengah penderitaan masyarakat. “Saya tidak mau ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” ujarnya.
Instruksi serupa juga ditujukan kepada Polri dan aparat pengawasan di daerah. Presiden meminta agar setiap indikasi kecurangan, terutama terkait pengadaan dan distribusi logistik, dicatat dan diproses.
Pesan tegas tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur yang rusak berat akibat banjir dan longsor di Sumatra. Dengan kebutuhan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, presiden menekankan bahwa pengawasan harus diperketat agar dana publik benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.
Prabowo menutup arahannya dengan menyerukan kewaspadaan kolektif dari pemerintah pusat, daerah, aparat hukum, dan seluruh lembaga harus bekerja jujur dan profesional.
“Jangan ada yang bermain-main. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting,” katanya.
Sementara itu, KepalaBNPBLetjen TNISuharyanto menyampaikan pemerintah membutuhkan anggaran lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan akibat banjir dan longsor besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra
Bila dirinci, Kepala BNPB menyampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa pemulihan kondisi Aceh ke situasi semula membutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.
Untuk wilayah Sumatra Utara, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat Butuh Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
(mkh/mkh)
