Jakarta, —
Venezuela mengerahkan 5.600 tentara baru pada Sabtu, waktu setempat di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat terhadap negara penghasil minyak tersebut. Langkah itu berlangsung saat Washington memperbesar kehadiran armadanya di Karibia, termasuk mengirim kapal induk terbesar di dunia dengan alasan memberantas perdagangan narkoba.
Presiden Nicolas Maduro sebelumnya menyerukan peningkatan perekrutan militer, menyusul operasi militer AS yang menargetkan lebih dari 20 kapal dan menewaskan sedikitnya 87 orang. Washington menuding Maduro memimpin jaringan narkotika bernama Cartel of the Suns, yang bulan lalu ditetapkan sebagai organisasi teroris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maduro menepis tuduhan tersebut dan menegaskan pengerahan militer AS bertujuan menggulingkan pemerintahannya serta merebut cadangan minyak Venezuela.
“Dalam kondisi apa pun, kami tidak akan membiarkan invasi kekuatan imperialis,” kata Kolonel Gabriel Rendon dalam upacara pelantikan di Fuerte Tiuna, kompleks militer terbesar di Caracas.
Menurut data resmi, Venezuela memiliki sekitar 200 ribu prajurit dan 200 ribu personel polisi.
Di saat ketegangan politik meningkat, kabar duka datang dari dunia oposisi. Seorang mantan gubernur, Alfredo Diaz, dilaporkan meninggal di penjara pada Sabtu. Ia ditahan atas dakwaan terorisme dan penghasutan, menurut kelompok hak asasi.
Diaz merupakan oposisi keenam yang meninggal di penjara sejak November 2024. Mereka ditangkap setelah aksi protes yang pecah pasca pemilu Juli lalu, ketika Maduro mengklaim masa jabatan ketiganya di tengah tuduhan kecurangan.
Gelombang demonstrasi tersebut menewaskan 28 orang dan menyebabkan sekitar 2.400 penangkapan, meski hampir 2.000 di antaranya telah dibebaskan.
Alfredo Romero, Direktur NGO Foro Penal yang membela tahanan politik, mengatakan Diaz “ditahan dalam isolasi selama setahun dan hanya menerima satu kunjungan dari putrinya.” Kelompok itu mencatat sedikitnya 887 tahanan politik masih berada di balik jeruji.
Maria Corina Machado, pemimpin oposisi sekaligus peraih Nobel Perdamaian, mengecam kematian para tahanan politik yang disebut terjadi dalam rangka “represi pascapemilu.”
“Situasi kematian ini, termasuk penolakan perawatan medis, kondisi tidak manusiawi, isolasi, penyiksaan, serta perlakuan kejam dan merendahkan, mengungkap pola represi negara yang berkelanjutan,” ujar Machado dalam pernyataan bersama Edmundo Gonzalez Urrutia, kandidat oposisi yang ia yakini memenangkan pemilu tersebut.
(tis/tis)
