Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Korupsi hingga Judol, Ini Daftar Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan DPR. Lalu, apa saja tindak pidana yang masuk dalam UU ini?
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut isi pasal soal jenis tindak pidana yang aset pelakunya dapat dirampas dengan aturan di UU Perampasan Aset:
Pasal 4
(1) Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.
(2) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:
a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
c. tindak pidana penyelundupan manusia;
d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Meski telah disahkan, UU ini tidak langsung berlaku. UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan sejak UU diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset.
Selain itu, UU ini tidak berlaku surut. UU Perampasan Aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU tersebut diberlakukan.
(haf/dhn)




