Jakarta, – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kebutuhan domestik maupun ekspor pada semester pertama tahun 2026 dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu dibandingkan kuota ekspor.
Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan perencanaan pasokan gas untuk periode Januari-Juni 2026 dengan para pembeli (offtaker). Dia menegaskan bahwa tidak ada isu kelangkaan atau gangguan pasokan untuk enam bulan pertama tahun depan karena kesepakatan sudah tercapai.
“Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman offtaker yang market-nya sudah jelas dan kami sudah bicara. Untuk 6 bulan pertama sudah clear. Jadi di 2026 dari Januari sampai dengan bulan Juni itu clear. Jadi gak ada isu,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Nataru, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Sementara untuk pasokan gas pada semester kedua atau periode Juli 2026 ke atas, pemerintah tengah menyusun rancangan neraca gas yang tepat. Hal itu lantaran pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur alokasi agar prinsip kedaulatan energi sesuai Pasal 33 UUD 1945, di mana kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama.
“Nah, Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor sudah aman. Nanti kita akan umumkan lagi nanti pada semester kedua,” tambahnya.
Belajar dari pengalaman tahun 2025 ini, pertumbuhan konsumsi LNG dalam negeri melonjak di luar prediksi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penyesuaian kontrak ekspor setiap dua bulan sekali, untuk mengalihkan alokasi ekspor untuk mengutamakan kebutuhan domestik.
“Kenapa itu kita lakukan? Karena perintah Bapak Presiden, kalau kita bicara tentang kedaulatan energi, itu tergantung dari berapa banyak kita impor. Dan yang kedua, keadilan negara pasal 33 ini kan kekayaan kita harus kita perhatikan dulu untuk kepentingan negara kita,” pungkasnya.
(dce)
