Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kawal Hilirisasi Mineral, MIND ID Gandeng KPK Integrasikan WBS yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memperkuat pengawasan dan upaya pencegahan kecurangan (fraud) di lingkungan grup usaha melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Perjanjian ini berlaku selama lima tahun, yakni pada periode 2026-2031.
Melalui kerja sama tersebut, sistem pengaduan internal MIND ID, OpenMIND, akan diintegrasikan dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK.
Kolaborasi ini juga mencakup asistensi KPK dalam penyusunan kebijakan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi, hingga pertukaran informasi dengan tetap menerapkan standar kerahasiaan yang tinggi.
Integrasi kedua sistem tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus memperkuat pengendalian internal di seluruh entitas Grup MIND ID.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan, penerapan tata kelola perusahaan yang bersih dan bebas korupsi menjadi fondasi penting dalam menjalankan mandat pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara nasional.
Menurutnya, MIND ID memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan nilai tambah kekayaan mineral Indonesia melalui hilirisasi. Karena itu, seluruh proses bisnis pertambangan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas.
“MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” ujar Maroef dalam siaran pers, Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan, praktik penyimpangan maupun fraud tidak boleh mencederai upaya pengelolaan sumber daya alam nasional. Integrasi OpenMIND dengan sistem KPK pun menjadi salah satu langkah untuk memastikan kegiatan pertambangan dari hulu hingga hilir berjalan dengan landasan integritas.
Penguatan tata kelola tersebut dinilai penting seiring dengan percepatan berbagai proyek strategis Grup MIND ID. Sejumlah anggota holding, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), tengah mengembangkan berbagai agenda bisnis.
Program tersebut mencakup hilirisasi mineral, penguatan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), peningkatan efisiensi operasional, hingga penguatan pasokan energi nasional.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) diharapkan dapat memastikan investasi dan pengelolaan aset pertambangan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono menyambut baik langkah MIND ID dalam memperkuat sistem pengawasan dan penanganan pengaduan internal.
Sinergi kedua pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran, mendorong transparansi, serta memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Grup MIND ID.
Selama periode kerja sama 2026-2031, MIND ID dan KPK akan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem yang dibangun berjalan efektif dan berkelanjutan.
Maroef menegaskan, kerja sama dengan KPK merupakan bagian dari komitmen jangka panjang MIND ID dalam membangun sektor pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Kerja sama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan wujud komitmen awal yang kami implementasikan secara nyata untuk memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan integritas yang tinggi. Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat,” pungkasnya.
(asr/asr)
