Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Ketua Kelompok DPD di MPR Dukung Peluncuran Dua Buku MPR RI yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara menyambut positif peluncuran dua buku MPR RI yang merekam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sejarah kelembagaan MPR hingga risalah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Peluncuran dua buku tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Tempat peluncuran buku tersebut juga menjadi saksi sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yakni Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Agenda tersebut mengangkat tema ‘Merawat Memori Konstitusi: Sejarah dan Risalah MPR dalam Meneguhkan Demokrasi Indonesia’.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi berharap semua yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia harus ditulis.
“Sebab tulisan (kehidupan bernegara, red) menjadi warisan bagi anak dan cucu kita,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2026).
Dedi juga memastikan isi dari sebuah buku menyangkut catatan, temuan, dan rangkuman dari berbagai macam pikiran.
“Saya kira sudah sangat wajar. Buku ini tematik soal konstitusi,” ujar Dedi.
Dedi menilai buku tersebut dapat lebih memberikan informasi yang komprehensif bagi anak-anak generasi sekarang bahwa ada perjalanan panjang kita dalam bernegara, khususnya dalam membangun konstitusi.
“Ada perubahan-perubahan di konstitusi kita dan semua dijelaskan secara ilmiah, akademis. Hal ini menjadi penting karena ini sejarah,” tegasnya.
Dedi menambahkan ide besar dalam penulisan buku ini sebagai risalah dalam meneguhkan demokrasi sangat baik.
“Kita menjelaskan mengapa kita memilih demokrasi sebagai pilihan terbaik dalam merumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Dedi.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menempatkan penerbitan buku itu sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan bangsa terhadap proses panjang pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Muzani mengatakan pilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi peluncuran memiliki makna historis. Gedung tersebut menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, ketika 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di tengah ketegangan Perang Dingin.
Menurutnya, Gedung Merdeka juga berkaitan dengan perjalanan konstitusional Indonesia karena pernah menjadi tempat berlangsungnya pembahasan para anggota Konstituante mengenai masa depan ketatanegaraan.
“Gedung ini menjadi saksi bagaimana dunia ditentukan pada masa depan oleh negara-negara Asia Afrika. Gedung ini juga menjadi saksi bagaimana anggota Konstituante merumuskan masa depan ketatanegaraan Indonesia,” pungkas Muzani.
(prf/ega)
