Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pimpinan Parpol Sudah Bertemu, Batas Parlemen 4-5% Paling Kuat yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf merespons soal pertemuan partai Golkar dan PKS yang bertemu dengan salah satu agendanya membahas RUU Pemilu. Dede menyebut memang sudah ada pertemuan antara para ketua umum.
“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan (antar ketum Parpol). Yang saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,” ucap Dede di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede juga menyebut sudah disiapkan sejumlah opsi dalam RUU Pemilu nantinya. Opsi-opsi yang ada sedang dipertimbangkan.
“Pada dasarnya memang ada beberapa opsi. Kita ini kan sebenarnya kita membuat opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK. Lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR versi lama,” katanya.
Dede menyebut angka 4 hingga 5 persen menjadi yang paling potensial untuk ambang batas parlemen. Angka ini juga digunakan di sejumlah negara.
“Memang angka 4 atau 5% ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau 7% mungkin terlalu tinggi. 4% atau 5%,” kata dia.
“Saya pikir ini sesuatu yang masih sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan angka yang sama,” tambahnya.
Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan tadi malam. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kerja sama, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga rencana pembahasan RUU Pemilu.
Pertemuan digelar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (14/9). Hadir dalam pertemuan yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan jajaran Golkar serta Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf dan jajaran PKS.
Bahlil mengatakan PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menyebut Prabowo menghargai keberadaan PKS dalam koalisi.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Sementara itu, Muzzammil Yusuf mengatakan keputusan PKS berada dalam koalisi pemerintahan didasari kesamaan visi. Dia menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo merupakan tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzzammil.
(ial/azh)
