Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Rapat 4 Jam dengan DPR, MIND ID Minta Dilindungi Undang-Undang yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Komisi XII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama direksi Holding BUMN Pertambangan yakni MIND ID beserta Direktur Utama seluruh Subholding, hari ini, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung hingga hampir 4 jam lamanya tersebut setidaknya membahas perihal laporan hingga keluhan yang dihadapi seluruh anggota usaha MIND ID.
Terdapat 6 perusahaan yang masuk sebagai subholding MIND ID yakni PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (PTBA), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah.
Secara umum, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dan seluruh subholding MIND ID.
“Cuma kami perlu dukungan, Pak. Bapak kan dekat dengan pembuatan Undang-Undang. Tolong kami diberikan karpet merah, dilindungi dengan Undang-Undang, Pak,” ungkap Maroef dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Berdasarkan rapat tersebut, terdapat setidaknya 5 poin simpulan yang dijabarkan berikut ini:
1. Komisi XII DPR RI mendesak Dirut MIND ID dan Dirut seluruh subholding untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan tata kelola dan tata niaga pertambangan nasional.
2. Komisi XII DPR RI bersepakat dan mendukung Dirut MIND ID dan seluruh subholding untuk berupaya mendapatkan insentif investasi termasuk tax holiday sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk proyek-proyek baru guna mempercepat pengembangan dan hilirisasi industri pertambangan nasional.
3. Komisi XII DPR RI mendukung Dirut MIND ID dan Dirut PT Bukit Asam Tbk untuk mendapatkan kepastian penerapan Domestic Market Obligation atau DMO sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) atau skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara dalam mengatasi permasalahan realisasi DMO PT Bukit Asam Tbk.
4. Komisi XII DPR RI mendesak Dirut MIND ID dan Dirut PT Antam Persero Tbk untuk mendorong pemerintah memperkuat daya saing dan tata niaga nasional emas yang transparan dan berkeadilan melalui harmonisasi kewajiban dan fasilitas antara IUP dan IUI serta mendorong pemerintah menyetarakan kewajiban ILAP (Intansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) guna meningkatkan kepastian berusaha, nilai tambah, dan penerimaan negara.
5. Komisi XII DPR RI mendukung Dirut MIND ID dan Dirut PT Timah Tbk untuk melaksanakan tata kelola pertimahan yang baik, mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Minerba termasuk terkait penetapan timah sebagai mineral kritis strategis serta penguatan kebijakan hilirisasi pertimahan nasional.
(wia)
