Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemerintah Bagi-bagi 100 Bus Sekolah Tahun Depan yang sedang hangat diperbincangkan.
Daftar Isi
Jakarta, – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp5,15 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program transportasi darat, mulai dari pembangunan sistem angkutan umum massal di Medan dan Bandung, hingga pengadaan 100 unit bus sekolah.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pagu anggaran 2027 tersebut telah mendapatkan tambahan Rp843,07 miliar dari pagu indikatif sebelumnya.
“Pada tahap pagu anggaran ini, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan komposisi pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,15 triliun. Ini mendekati anggaran di tahun 2025,” kata Aan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dari total pagu tersebut, Rp3,86 triliun dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas, sementara Rp1,28 triliun untuk program dukungan manajemen.
Salah satu alokasi terbesar berada pada kegiatan pelayanan transportasi darat, yakni sebesar Rp1,76 triliun. Di dalamnya terdapat pembangunan sistem angkutan umum massal di dua kota, Medan dan Bandung, dengan anggaran Rp1,55 triliun.
“Pelayanan transportasi darat ada sebesar Rp1,76 triliun dengan kegiatan salah satunya, pembangunan sistem angkutan umum massal, ini ada di dua kota, di kota Medan dan Bandung, yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri sebanyak Rp1,55 triliun,” ujarnya.
Selain pembangunan transportasi massal, Kemenhub juga mengalokasikan anggaran untuk memperluas layanan transportasi yang menyentuh masyarakat di berbagai wilayah.
Siapkan 100 Bus Sekolah
Salah satu program yang mendapat tambahan anggaran adalah pengadaan bus sekolah. Dalam pagu indikatif, pengadaan direncanakan sebanyak 50 unit. Setelah memperoleh tambahan anggaran, jumlahnya menjadi 100 unit bus sekolah.
Aan mengatakan, tambahan anggaran untuk pengadaan bus sekolah mencapai Rp44,7 miliar.
“Penambahan anggaran dari pergeseran anggaran antar eselon 1 sebesar Rp254,66 miliar yang akan digunakan untuk penambahan anggaran perlengkapan jalan sebesar Rp154,18 miliar, penambahan anggaran pengadaan bus sekolah sebesar Rp44,7 miliar, dan pembayaran gaji P3K paruh waktu dan tenaga outsourcing serta layanan perkantoran sebesar Rp55,77 miliar,” beber dia.
Dalam rincian kegiatan, pengadaan 100 unit bus sekolah mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp78,65 miliar.
605 Layanan Angkutan Perintis
Kemenhub juga menyiapkan anggaran untuk memastikan layanan transportasi di wilayah yang belum terlayani secara optimal tetap berjalan. Untuk layanan angkutan jalan perintis, angkutan kawasan strategis nasional, angkutan barang perintis, hingga angkutan penyeberangan perintis, pemerintah menyiapkan Rp684,12 miliar untuk 605 layanan yang masuk dalam program prioritas nasional.
Rinciannya terdiri dari 311 trayek angkutan jalan perintis, 245 lintasan angkutan penyeberangan perintis, 12 trayek angkutan barang perintis, serta 37 trayek angkutan kawasan strategis nasional.
“Layanan angkutan jalan perintis, angkutan kawasan strategis nasional, angkutan barang perintis, angkutan perkotaan Buy The Service, dan angkutan penyeberangan perintis yang telah terpenuhi untuk pelayanan selama satu tahun,” ucap Aan.
Untuk keseluruhan infrastruktur konektivitas transportasi darat, Ditjen Perhubungan Darat mengalokasikan Rp970,3 miliar.
Selain layanan perintis dan bus sekolah, dana tersebut digunakan untuk penyelesaian pembangunan Terminal Tipe A Palopo, Sulawesi Selatan, serta pembangunan lanjutan pelabuhan penyeberangan di Bakit dan Belinyu, Bangka Belitung, serta Pulau Burung, Riau.
Buy The Service di 6 Kota
Kemenhub juga mempertahankan layanan angkutan perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS). Pada 2027, layanan tersebut disiapkan di enam kota, yakni Balikpapan, Manado, Bekasi, Depok, Pontianak, dan Samarinda.
Anggaran untuk enam layanan angkutan perkotaan tersebut mencapai sekitar Rp100,58 miliar. Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp876,96 miliar untuk kegiatan keselamatan dan keamanan transportasi darat.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, penanganan lokasi rawan kecelakaan, zona selamat sekolah, penanganan over dimension over load (ODOL), hingga pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan barang dan penumpang.
Sementara itu, Kemenhub juga mengalokasikan Rp9,32 miliar untuk rehabilitasi terminal yang terdampak bencana di tiga lokasi di Aceh. Sedangkan anggaran lainnya, digunakan untuk layanan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta operasional terminal dan pelabuhan.
Aan mengatakan, tambahan Rp843,07 miliar yang diterima Ditjen Perhubungan Darat berasal dari dua sumber. Sebanyak Rp588,4 miliar berasal dari penambahan sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas, sedangkan Rp254,66 miliar berasal dari pergeseran anggaran antar-eselon I.
“Ini untuk pemenuhan layanan keperintisan angkutan penyeberangan, angkutan jalan, angkutan barang, angkutan kawasan strategis nasional, dan angkutan perkotaan atau Buy The Service selama satu tahun,” jelasnya.
Dengan alokasi tersebut, Aan berharap program yang disiapkan dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan layanan transportasi darat masyarakat pada 2027.
“Kami berharap pagu anggaran 2027 yang telah disusun mampu memenuhi kebutuhan masyarakat guna peningkatan keselamatan serta pemenuhan layanan transportasi darat,” pungkas dia.
(wur)
