Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi IX DPR Minta Kemenkes Turun Tangani ISPA Imbas Karhutla di Kalbar yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, prihatin dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat hingga 165 ribu kasus akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun tangan menangani dampak dari karhutla tersebut.
“Kemenkes perlu turun tangan untuk menangani dampak karhutla terhadap munculnya penyakit ISPA yang sudah mencapai 165 ribu kasus,” kata Yahya kepada wartawan, Minggu (30/8/2026).
Yahya menilai Kemenkes perlu menetapkan protokol kesehatan bagi warga Kalbar seperti harus memakai masker. Bahkan, kata dia, jika diperlukan melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kemenkes dan Pemda Kalbar perlu melakukan kordinasi untuk penanganan kasus ISPA yang melanda warga Kalbar dengan penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit serta bantuan masker untuk warga serta rumah oksigen,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yahya mendorong agar pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada kelompak rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Jika situasi karhutla terus memburuk, Yahya meminta pemerintah perlu menetapkan kejadian luar biasa terhadap daerah Kalbar untuk melindungi warga dari kasus ISPA.
“Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” ujarnya.
Yahya menyebut Komisi IX DPR akan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah yang terdampak karhutla di Kalimantan. Hal itu bertujuan agar mengetahui kondisi di lapangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Kunjungan akan dilakukan pada tanggal 4-5 September 2026,” imbuhnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar mencatat kasus ISPA di Kalbar mengalami peningkatan seiring kasus karhutla. Saat ini, sebanyak 165.727 kasus ISPA terjadi sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026.
Kepala Dinkes Kalbar, dr Erna Yulianti, mengatakan data itu merupakan laporan yang masuk melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Sistem tersebut dipakai untuk mendeteksi perubahan tren penyakit di masyarakat.
“Dari periode 1 Januari sampai 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 165.727 kasus ISPA yang dilaporkan melalui sistem alert kami,” kata Erna dilansir detikKalimantan, Sabtu (29/8).
Dia mengatakan dari data Dinkes menunjukkan tren peningkatan ISPA mulai terlihat sejak minggu ke-21 atau sekitar akhir Mei 2026. Erna mengatakan kenaikan itu terus berlangsung pada pertengahan Agustus. Secara proporsi, ISPA dilaporkan mencapai sekitar 29 kasus per 1.000 penduduk.
Kemudian kondisi pada minggu ke-32 menjadi perhatian. Hal itu karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas hotspot di wilayah Kalbar. Dia mengatakan peningkatan kasus terlihat dari kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
“Terjadi peningkatan ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Artinya kunjungan masyarakat ke puskesmas lebih meningkat,” jelasnya.
(fas/idh)
