Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi IV Desak Penanganan Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas Nasional yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah bertindak “extraordinary” dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan yang dampaknya telah meluas ke berbagai sektor baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas ekonomi.
“Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Kamis (20/8).
Alex pun mendesak pemerintah menjadikan penanganan karhutla di Kalimantan sebagai prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” kata dia.
Menurut Alex pada tahun 1997-1998, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan.
“Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” kata dia.
Ia mengatakan Karhutla Kalimantan telah berimbas langsung terhadap indeks kualitas udara (AQI). Di Palangka Raya, kata dia, indeks AQI mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 yang masuk kategori berbahaya.
Selain itu, kabut asap pekat akibat Karhutla Kalimantan juga telah memaksa Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
“Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer,” kata dia.
Menurut dia data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 19 Agustus 2026, terdapat total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan.
Ia merinci 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 di Kalimantan Selatan dan 17 di Kalimantan Utara.
Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi.
Alex menyatakan karhutla Kalimantan harus menjadi prioritas nasional karena telah memaksa sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang memperpanjang hingga 4 September 2026.
Selain itu, lanjutnya, Karhutla ini telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah. Di provinsi Kalteng, Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai jadi wilayah terparah.
Ia merinci, terdapat 98 kejadian Karhutla yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas di Arsel. Sementara di Kumai, 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.
Ia mengatakan Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober.
“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” katanya.
Menurut dia evaluasi kebijakan Karhutla Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan.
Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu terus ditingkatkan akurasinya. Peran masyarakat dalam pencegahan Karhutla juga krusial.
Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas.
“Saya menegaskan mitigasi Karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata dia.
(antara/wis)
