Kemenhut Pastikan Tak Ada Bara Tersisa di Bromo

Jakarta, —

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih melakukan pendinginan dan penyisiran area bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Bromo, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan kembali memicu kebakaran.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan proses pendinginan atau mopping up difokuskan pada titik-titik yang masih berpotensi menyimpan panas.

“Pendinginan difokuskan pada titik-titik yang masih berpotensi menyimpan panas agar bara benar-benar padam dan tidak kembali merambat ke bagian kawasan yang belum terdampak,” kata Dwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo, Senin (17/8) mengutip Antara.

Setelah hampir dua pekan operasi, personel Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Balai Dalkarhut Jabalnusra) Ditjen Gakkum Kehutanan bersama Balai Besar TNBTS, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat masih melakukan pemantauan serta pembasahan di area bekas terbakar.

Dwi mengatakan kewaspadaan tetap diperlukan karena kebakaran sebelumnya melanda sejumlah jenis vegetasi, mulai dari savana, cemara gunung, pakis, semak belukar, hingga lapisan serasah yang cukup tebal. Kondisi tersebut memungkinkan bara api bertahan di dalam material yang terbakar meski kobaran api sudah tidak terlihat.

Tim juga mewaspadai fenomena pusaran angin lokal atau dust devil yang dapat mengangkat material ringan dan berpotensi membawa bara ke area lain. Menurut Dwi, penanganan karhutla di Bromo menjadi pelajaran penting untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, terutama dalam menghadapi musim kemarau.

“Bromo memberi satu pelajaran penting, api mungkin sudah terkendali, tetapi ancaman karhutla belum selesai. Pencegahan harus diperkuat dari tingkat tapak,” ujarnya.

Dia mengatakan pengelola kawasan juga perlu memperkuat keterlibatan masyarakat, bukan hanya dalam pencegahan kebakaran, tetapi juga dalam pengelolaan kawasan taman nasional.

Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan hutan dan sering kali menjadi yang pertama mengetahui adanya gangguan. Di sisi lain, masyarakat juga menjadi pihak yang paling terdampak ketika kebakaran terjadi.

“Melindungi hutan harus dilakukan bersama masyarakat,” kata Dwi.

Kemenhut, lanjut dia, tengah memperkuat pengendalian karhutla menghadapi musim kemarau 2026. Penguatan itu mencakup kesiapan Manggala Agni, deteksi dini, patroli, serta koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suharyono yang memantau langsung kegiatan melalui apel siaga pengendalian kebakaran hutan mengapresiasi seluruh personel yang telah terlibat dalam operasi selama hampir dua pekan.

“Personel bekerja menghadapi medan dan kondisi kebakaran yang tidak mudah. Terkendalinya api bukan akhir dari pekerjaan,” ujarnya.

Suharyono menegaskan fokus penanganan saat ini adalah memastikan seluruh area bekas terbakar benar-benar aman dan tidak ada bara yang kembali menyala.

Kemenhut menempatkan pengendalian karhutla sebagai bagian penting dari upaya perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat. Penanganan kebakaran di Bromo juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan karhutla selama musim kemarau.

Penguatan deteksi dini, respons cepat, serta kolaborasi di tingkat tapak dinilai penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi kerusakan ekologis yang lebih luas. Selain itu, kesiapan personel dan peralatan Manggala Agni terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadapi potensi karhutla sepanjang 2026.

(tis/tis)