Zulhas Ajak Mahasiswa Kawal Kebijakan Lewat Dialog, Terbuka Jawab Kritik

Jakarta –

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak mahasiswa mengawal berbagai kebijakan pemerintah melalui dialog terbuka. Zulhas menerangkan membuka dialog merupakan proses demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Zulhas saat berdialog dengan 178 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7), dilansir kantor berita Antara, Selasa (28/7/2026). Zulhas mempersilakan mahasiswa melontarkan kritik.

“Sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh,” kata Zulhas.

Zulhas menuturkan demokrasi yang sehat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi harus dilanjutkan melalui ruang dialog. Pemerintah, katanya, berkewajiban membuka ruang diskusi.

“Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional yang dijawab langsung oleh Zulhas. Menurut Zulhas, tantangan terbesar dunia pada abad ke-21 adalah persoalan pangan yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Zulhas lalu mengutip laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dirilis pada Juli 2026. Zulhas mengatakan satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi sehingga setiap negara dituntut memperkuat ketahanan pangannya.

Menurut Zulhas penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Pemerintah, katanya, juga terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan dalam APBN KiTa Edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp 88,15 triliun dengan cakupan 63,13 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Sementara itu, melalui program KDMP, pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat desa.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 2.000 kampung hingga akhir 2026. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan Indonesia memiliki 84.276 desa, terdiri atas 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan.

Jumlah nelayan nasional tercatat mencapai 3.228.209 orang, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2025 berada di level 103,9, dengan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.

Zulhas menilai Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola yang perlu terus dibenahi. Karena itu, lanjut Zulhas, pemerintah berpihak kepada kelompok yang selama ini rentan, yakni petani dan nelayan, melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi.

“Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ungkapnya.

Ia menambahkan upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap memiliki ruang berkembang di tengah dinamika pasar. Lebih lanjut, Zulhas mengajak mahasiswa mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus berkontribusi dalam membangun solusi bagi bangsa.

“Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan,” ucap dia.

(whn/imk)