Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Harga Minyak Tembus US$90 Lagi, Efeknya Kali Ini Lebih Berat Bagi RI yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Harga minyak dunia tembus ke level US$90 per barel atau melonjak sebesar 3 persen pada perdagangan Senin (20/7) imbas memanasnya perang Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah yang kembali mengganggu pengiriman energi melalui Selat Hormuz.
Melansir Reuters, kemarin harga minyak mentah jenis Brent naik US$2,69 atau 3,05 persen ke level US$90,79 per barel. Angka tersebut sekaligus membobol level tertinggi sejak 11 Juni.
Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS berada di level US$84,68 per barel, naik US$2,19 atau 2,65 persen, sekaligus menjadi level tertinggi sejak 12 Juni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kali ini, bagaimana dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap RI?
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan perbedaan utama gejolak harga minyak saat ini dibandingkan awal tahun lalu terletak pada titik awal (base effect) dan durasi kenaikan, bukan perkara besaran kenaikannya.
 “Pada awal tahun, harga minyak memang sempat melonjak sangat tinggi, tetapi sebelumnya berada di level yang relatif rendah sehingga rata-rata tahunan masih tertahan di sekitar asumsi APBN,” kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/7).
Sebagai negara pengimpor bersih atau net importer minyak, kenaikan harga global akan memperlebar defisit APBN. Sebab, beban belanja subsidi membengkak lebih besar daripada tambahan penerimaan migas.
“Jika harga tinggi bertahan dalam waktu lama hingga rata-rata tahunan mendekati atau melampaui US$90 per barel, maka risiko defisit mendekati batas 3 persen PDB akan semakin besar, kecuali pemerintah melakukan penyesuaian belanja atau mencari sumber penerimaan tambahan,” jelas Yusuf.
Yusuf menambahkan dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah efek rambatan ke biaya transportasi dan logistik akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Kenaikan BBM nonsubsidi akan meningkatkan ongkos distribusi barang sehingga harga pangan dan berbagai kebutuhan lain ikut terdorong naik. Risiko ini semakin besar jika ketegangan di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran melalui Selat Hormuz karena biaya pengiriman energi dan barang dapat meningkat bersamaan,” pungkasnya.
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memproyeksikan jika harga minyak jenis Brent bertahan di kisaran US$94 per barel, maka beban fiskal yang harus ditanggung negara melonjak hingga Rp15 triliun per bulan atau setara Rp180 triliun per tahun.
Angka tersebut membengkak sebesar 2,5 kali lipat jika dibandingkan dengan asumsi APBN di angka US$70 per barel, yang hanya membutuhkan tagihan Rp5,9 triliun per bulan.
“Brent di US$94 menelan biaya negara sekitar Rp15 triliun per bulan. Angka tersebut 2,5 kali yang dibiayai titik tengah APBN US$70. Beban berakselerasi secara non-linear di atas US$80 saat Pertalite masuk ke wilayah subsidi,” ujar Yayan dalam hasil risetnya Juli 2026.
Kendati demikian, Yayan menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru mengubah asumsi harga minyak di APBN. Ia merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan aturan dua minggu.
Nantinya, jika lonjakan harga bertahan lebih dari 14 hari, maka hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat harga baru dan pemerintah baru perlu melakukan revisi formal APBN atau penyesuaian harga BBM.
“Adopsi aturan dua minggu yang diumumkan: tahan asumsi dan biayai masa jembatan selama 14 hari. Jika Brent masih melampaui US$85, ubah buffer menjadi revisi formal. Ini membeli informasi dengan murah dan menghindari baik kepanikan maupun hanyut,” terangnya.
Jika kenaikan harga BBM tak terhindarkan, Yayan menyarankan penyesuaian dilakukan bertahap pada BBM non-subsidi seperti Pertamax terlebih dahulu menuju harga keekonomiannya, yakni sekitar Rp14.100 per liter saat harga minyak Brent US$94 per barel.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap dampak spasial dan distribusi logistik BBM, terutama untuk kawasan Indonesia Timur.
“Kebijakan satu-harga melindungi hampir separuh consumer surplus di provinsi timur dan Nusa Tenggara. Dalam himpitan pasokan, harga setara-pasar di Papua mencapai Rp13.500 per liter versus Rp10.600 di Jawa yang dilayani pipa. Pertahankan kaki subsidi silang timur atau ganti dengan transfer tepat sasaran sebelum langkah harga seragam apa pun,” tegas Yayan.
(pta)
Add
as a preferred
source on Google
