Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Demo Tolak MBG di Makassar, Massa Bakar Ban hingga Tutup Jalan yang sedang hangat diperbincangkan.
Makassar, —
Demo yang digelar massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan kampus Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar, ricuh, Senin (29/6) malam.
Massa terlibat bentrok dengan sejumlah pengemudi ojek online saat melakukan unjuk rasa menolak program Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.
Kericuhan terjadi saat massa menutup sebagian badan Jalan Sultan Alauddin, sehingga akses masyarakat dari Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar terhambat dan terjadi kemacetan yang cukup panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tidak bentrok, massa pengunjuk rasa diusir sama warga setempat dan pengendara jalan, karena menutup jalan dan membakar ban,” kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/6).
Aksi mahasiswa yang masih berlangsung hingga malam, tiba-tiba diserang oleh warga dan sejumlah pengemudi ojek online. Kemudian dibalas massa mahasiswa hingga terjadi aksi saling lempar batu.
“Masyarakat marah karena ada ambulance yang tidak bisa lewat. Jadi kalau ada pengusiran itu merupakan hal yang lumrah,” ujarnya.
Arya menerangkan aksi unjuk rasa dapat dilakukan sampai batas waktu pukul 18.00 berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, aksi tersebut berlangsung hingga malam hari sehingga masyarakat sangat terganggu.
“Polisi berupaya bertindak persuasif secara humanis dengan melakukan negosiasi dan dialog namun tidak digubris. Unjuk rasa itu hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia yang dimiliki. Jangan sampai mengganggu hak asasi manusia lainnya,” jelasnya.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di lokasi bentrokan antar massa HMI dengan pengemudi ojek online di Jalan Sultan Alauddin Makassar.
Dalam aksinya tersebut mahasiswa HMI membawa sejumlah tuntutan yakni,
1. Menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, anggaran, pengawasan, dan akuntabilitas.
2. Menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan meminta evaluasi total terhadap kebijakan tersebut.
3. Menurunkan harga BBM, menjamin distribusi, serta mengusut dugaan penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan.
4. Menstabilkan inflasi, memperkuat nilai tukar rupiah, menjaga daya beli masyarakat, dan menolak kebijakan perpajakan yang dinilai membebani rakyat.
5. Mewujudkan pendidikan gratis, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
6. Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
7. Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat sipil serta mengusut pelaku teror maupun intimidasi.
8. Mencabut regulasi yang dinilai melemahkan akuntabilitas dan kontrol demokratis terhadap institusi kepolisian.
9. Menolak perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara.
10. Mendesak revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk evaluasi parliamentary threshold untuk memperkuat kualitas demokrasi.
(mir/isn)
Add
as a preferred
source on Google
