Jakarta, – Proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) masih berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara Asia Tenggara atau ASEAN pertama yang masuk dalam tahap aksesi.
Indonesia sendiri telah menyerahkan initial memorandum pada tahun 2024 dan tengah memasuki fase tinjauan teknis.
“Pertemuan pagi ini Indonesia melakukan update terhadap technical review, dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan perdagangan dan ekonomi digital di bidang tersebut, dilahulukan peninjauan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi global, tantangan global,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Proses aksesi OECD Indonesia, Kamis (11/12/2025).
Airlangga menegaskan bahwa transformasi tata kelola menjadi salah satu faktor krusial dalam proses aksesi. Salah satu syarat penting menuju keanggotaan adalah komitmen terhadap meratifikasi konvensi antisuap internasional atau Anti-Bribery Convention.
Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyatakan kesiapan Indonesia dalam konvensi tersebut.
“Kemudian dari segi keanggotaan ini transformasi struktural terus dilakukan dan tata kelola juga perlu kita jaga termasuk tadi dari Deputi KPK Pak Agus menyampaikan kesiapan Indonesia untuk masuk di dalam konvensi anti-bribery internasional,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah optimis aksesi OECD tak hanya meningkatkan citra global tapi juga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujarnya.
(haa/haa)
