Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Yordania Tiba-Tiba Kumpulkan RI Cs, Sebut Bahaya Perang Agama yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Yordania berencana mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri dari dunia Arab dan Islam pada Rabu. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman pengambilalihan situs suci Muslim di Yerusalem oleh Israel.
Ancaman tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memicu konflik agama berskala global. Pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Turki, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan ini dipicu oleh serbuan lebih dari 2.000 ekstremis sayap kanan Israel pada 23 Juli lalu. Kelompok yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, tersebut memaksa masuk dan berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa.
Insiden ini dinilai oleh pejabat Yordania sebagai pelanggaran terburuk dalam sejarah modern. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa ini adalah ancaman konstan yang terus diupayakan untuk dilawan dengan segala cara.
“Kami memperingatkan bahwa merusak status quo dapat memicu konflik agama yang akan bergema melampaui Palestina dan Yordania ke seluruh dunia Muslim,” ujar Ayman, dilansir The Guardian, Rabu (5/8/2026).
“Ini adalah sesuatu yang harus disadari oleh seluruh komunitas internasional, karena Yerusalem adalah kotak mesiu,” tambah Ayman.
Amman kini makin waspada menjelang hari libur Yahudi di bulan September, terutama karena adanya kampanye rekrutmen unit polisi khusus di wilayah tersebut. Eskalasi ini terjadi di tengah kampanye pemilihan umum yang ketat di Israel.
Selain krisis di Yerusalem, Yordania juga merasa sangat rentan terhadap kampanye pembersihan etnis yang lebih luas di Tepi Barat. Amman khawatir elemen radikal Israel akan mengubah geografi wilayah tersebut secara dramatis sebelum pemilihan umum.
Skenario terburuk bagi Yordania adalah upaya deportasi massal warga Palestina dari Tepi Barat. Pemindahan paksa ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan demografi negara tersebut secara fatal.
“Posisi kami adalah bahwa ini adalah garis merah yang tidak akan kami biarkan dilewati. Kami akan melakukan apa pun untuk mencegah setiap upaya pemindahan warga Palestina oleh Israel ke Yordania,” imbuhnya.
Isu demografi ini sangat sensitif mengingat lebih dari separuh populasi Yordania yang berjumlah 11,5 juta jiwa merupakan keturunan pengungsi Palestina. Penduduk asli Yordania kini makin khawatir akan terjadinya pelemahan identitas nasional mereka jika gelombang pengungsi kembali masuk.
Krisis Air, Kebangkitan Oposisi, dan Polemik Militer AS
Tindakan provokatif pemerintah Israel juga merambat ke sektor sumber daya, di mana mereka menolak untuk memperbarui perjanjian air tahun 2021. Israel memangkas pasokan air hingga separuhnya sebagai bentuk pembalasan atas kritik Yordania terkait pembunuhan warga sipil di Gaza.
Kebijakan agresif ini telah meningkatkan biaya politik bagi monarki Yordania dalam menjaga hubungan normal dengan tetangganya. Juru bicara partai Islam Umma, Dima Tahboub, mengungkapkan bahwa sentimen penolakan di Yordania kini tumbuh makin tak terbendung.
“Sentimen anti-normalisasi di sini telah tumbuh lebih besar karena rencana aneksasi Tepi Barat oleh negara Zionis dan penolakan jatah air Yordania. Setiap hari ada penyusupan oleh pemukim ke masjid Al-Aqsa, sementara penduduk Yerusalem justru dilarang memasuki masjid,” tambah Dima.
“Saya pikir lebih banyak tekanan dapat diberikan, karena masalah ini belum diangkat dengan kekuatan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Di sisi keamanan, kehadiran militer Washington di pangkalan lokal Yordania terus meningkat secara signifikan sejak perang AS-Iran. Kehadiran ini makin disorot publik setelah serangan udara Iran berhasil menewaskan tiga warga Amerika di pangkalan Muwaffaq Salti di gurun timur.
Selama beberapa dekade, kehadiran militer AS dianggap sebagai jaminan keamanan, namun kini hal tersebut justru berubah menjadi beban politik. Angkatan udara Yordania belakangan ini mendapati diri mereka bertindak sebagai garis pertahanan pertama Israel dengan menembak jatuh drone dan rudal Iran.
Situasi panas ini memicu ratusan tokoh terkemuka Yordania dari dunia politik, hukum, dan budaya untuk menandatangani surat terbuka. Mereka secara tegas menuntut penarikan pasukan AS dari wilayah Yordania.
“Kami menegaskan bahwa kehadiran mereka memaparkan Yordania pada risiko keamanan, politik, dan ekonomi yang tidak melayani kepentingan nasional,” tulis surat terbuka tersebut
“Hal ini juga meningkatkan kemungkinan negara kita terseret ke dalam konflik regional di mana kita bukanlah pihak yang terlibat.”
(tps/luc)
