Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Wamensos Tegaskan Percepatan Program Sekolah Rakyat Harus Sesuai Mekanisme yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Hal tersebut dilakukan untuk pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Pemerintah Kota (Pemkot) Subulussalam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (9/7).
Agus Jabo mengatakan percepatan ini merupakan bagian dari usaha pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, seluruh tahapan pembangunan dan pengelolaan program tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, terutama untuk Kabupaten Aceh Singkil.
“Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” katanya dijawab anggukan penuh kesiapan Bupati Singkil, Safriadi Oyon.
Sementara itu, Wali Kota Subulussalam, Rasyid dalam pertemuan ini melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya yang telah memasuki tahap akhir.
“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang bekerja secara bergantian untuk mengejar target penyelesaian di tanggal 14 Juli mendatang.
Adapun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora menyampaikan sejumlah tantangan pelayanan sosial di daerahnya. Salah satunya adalah penanganan ODGJ dan ABH yang masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.
Di bidang pendataan, Pemkab Indragiri Hulu terus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui peningkatan kapasitas operator di setiap desa serta verifikasi lapangan.
“Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” ujar Rika.
Rika juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemensos dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya bagi Suku Talang Mamak. Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan lebih dari 100 KPM PKH untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) melalui pengembangan usaha yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Agus Jabo mengatakan bahwa pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi,” katanya.
(anl/ega)
