Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Waka DPR Jelaskan Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Wakil Ketua (Waka) DPR RI Saan Mustopa menjelaskan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika diusulkan oleh para anggota DPR RI. Saan menyebut pimpinan DPR akan menunggu dalam 1-2 hari ke depan perihal hak tersebut.
“Kita lihat saja perjalanannya. Kita lihat besok apa 1 hingga 2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkaitusulannya,” kata Saan kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saan menyebut selanjutnya pimpinan DPR akan memeriksa apakah pengajuan hak tersebut memenuhi syarat. Salah satunya mengenai argumentasi.
“Apakah memang sudah memenuhi syarat dan sebagainya? Pasti nanti apa pimpinan akan pelajari ya, akan kaji semua pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya Hak Menyatakan Pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya,” ucap dia.
Selanjutnya, Saan menyebut pimpinan DPR akan memeriksa persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat. Termasuk, kata dia, jumlah dan sebaran fraksinya.
“Dan yang kedua tentu kita juga akan lihat soal persyaratannya. Apakah memenuhi syarat dari soal apa keanggotaan untuk mengusulkan jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita apa akan kita kaji oleh pimpinan,” ujar dia.
Ketika semua syarat terpenuhi, Saan menyebut pimpinan DPR akan membawa ke rapat pimpinan. Selanjutnya, kata dia, usulan itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus. Nanti tergantung rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” jelas dia.
Diketahui, sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Mardani Ali jadi salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat. Ia memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ucap dia.
(maa/lir)
