Saturday, November 21, 2026
22 C
Indonesia

UU Perampasan Aset Disebut Bikin Koruptor Tak Bisa Nikmati Hasil Korupsi

Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai UU Perampasan Aset Disebut Bikin Koruptor Tak Bisa Nikmati Hasil Korupsi yang sedang hangat diperbincangkan.


Jakarta –

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Dia menilai regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengubah paradigma pemberantasan korupsi yang selama ini tak hanya berfokus pada hukuman penjara.

Menurut Hardjuno, pemberantasan korupsi selama ini terlalu berfokus pada hukuman penjara bagi pelaku. Padahal, pengembalian kekayaan hasil kejahatan kepada negara juga harus menjadi perhatian utama.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan hukuman penjara tidak akan memberikan efek jera yang optimal karena koruptor masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari kejahatannya. Karena itu, penegakan hukum harus memastikan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan.

Meski menyambut pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan masih ada sejumlah ketentuan yang dapat menjadi objek kajian dan pengujian hukum. Hal itu terutama berkaitan dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.

“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.

Hardjuno menegaskan perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain. Aset yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.

Namun, dia mengingatkan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik harus tetap dilindungi.

“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.

Selain itu, Hardjuno menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Dia meminta kedua lembaga tersebut memiliki pembagian kewenangan yang jelas, bekerja transparan, dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.

“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.

(aik/aik)

Sumber

Sedang Hangat

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen ke Rp3,28 Juta

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai UMP Lampung...

Sahroni Sebut Tuduhan Dasco Terlibat Intimidasi Sarat Muatan Politik

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Sahroni Sebut...

Waka MPR Tekankan Mitigasi Bencana Harus Lindungi Kelompok Rentan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Waka MPR...

Biaya Bengkak, Operator Puluhan Gerai KFC di AS Terancam Bangkrut

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Biaya Bengkak,...

Zulhas Raih detikcom Awards 2026 Berkat Reformasi Tata Kelola Sampah

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Zulhas Raih...

Topik Terbaru

UMP Lampung 2027 Naik 7,79 Persen ke Rp3,28 Juta

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai UMP Lampung...

Sahroni Sebut Tuduhan Dasco Terlibat Intimidasi Sarat Muatan Politik

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Sahroni Sebut...

Waka MPR Tekankan Mitigasi Bencana Harus Lindungi Kelompok Rentan

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Waka MPR...

Biaya Bengkak, Operator Puluhan Gerai KFC di AS Terancam Bangkrut

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Biaya Bengkak,...

Zulhas Raih detikcom Awards 2026 Berkat Reformasi Tata Kelola Sampah

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Zulhas Raih...

Cak Imin Semprot Kader PKB di Komisi XI DPR: Tak Kreatif Susun APBN

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Cak Imin...

Daftar 11 Tol Dibuka Fungsional saat Musim Libur Nataru

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Daftar 11...

Akhirnya New Toyota Rush-New Land Cruiser FJ Resmi Rilis, Ini Harganya

Publikpos.com - Berikut adalah informasi terbaru mengenai Akhirnya New...
spot_img

Baca Juga

Popular Categories