Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Ternyata! Ini Isi Bahasan Pertemuan KPK dan Purbaya yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, kemarin, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua KPK Setyo Budianto, Wakil Ketua KPK, dan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Ternyata, pertemuan tersebut membahas usulan tambahan anggaran KPK untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun.
“Tentang anggaran APBN, anggaran mereka untuk belanja 2026 sama 2027. Lebih banyak itu sih tadi,” ujar Leonard di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (10/7/2026).
Robert menambahkan, KPK memang mengajukan tambahan anggaran. Tetapi usulan tersebut masih akan diproses sesuai mekanisme penyusunan anggaran pemerintah.
“Iya, minta tambah, nanti mereka mengajukan lagi, nanti kita proses,” lanjutnya.
Sayangnya, Robert tidak mengungkapkan besaran tambahan anggaran yang diajukan. Pihaknya hanya memastikan nilainya tidak mencapai triliunan rupiah.
“Enggak, enggak sampai triliunan rupiah kok,” ungkapnya.
Robert menjelaskan tambahan anggaran tersebut antara lain dibutuhkan untuk mendukung belanja operasional KPK serta kemungkinan pengadaan peralatan baru.
“Tadi dia lebih banyak untuk belanja operasional. Terus ada diskusi-diskusi tentang kemungkinan kan ada perlu alat baru,” ujarnya.
Sejauh ini, berbagai kementerian dan lembaga telah mengajukan tambahan anggaran. Beberapa kementerian dan lembaga yang tercatat telah mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 meliputi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, serta enam kementerian koordinator (Kemenko).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyetujui seluruh permintaan tambahan anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) untuk RAPBN 2027 yang menembus angka Rp984 triliun. Kebijakan ini diambil untuk menjaga disiplin fiskal dan mencegah defisit APBN melebihi batas aman.
“Mungkin kita lihat, enggak akan sampai semuanya. Pasti nggak semuanya akan dipenuhi,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dia akan melihat mana kementerian K/L yang pantas menerima tambahan anggaran. Pasalnya, total permintaan tambahan anggaran ini berisiko membuat batasan defisit APBN terlampaui.
“Nanti kita lihat mana yang pantas, mana yang enggak. Yang jelas, kita kan ada target defisitnya berapa. Selama defisitnya dipenuhi ya sudah, tapi rasanya sih itu (permintaan Rp 984 triliun) di atas defisit yang ada kan,” ucap Purbaya.
(chd/haa)
Add
as a preferred
source on Google
