Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Tak Ada Ampun, Pengadilan Hukum Mati Koruptor Meski Bantu Penyelidikan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, CNBCÂ Indonesia –Â Pengadilan menjatuhkan hukuman mati untuk pejabat korup. Hal ini setidaknya terjadi di China, sebagaimana dilansir CCTV, Selasa (7/7/2026).
Dilaporkan bagaimana pengadilan di Kota Changzhou, menjatuhkan hukuman mati kepada mantan pejabat senior Kota Nanjing, Yang Youlin. Ia terbukti menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan (sekitar Rp5,82 triliun).
Putusan tersebut menjadi salah satu vonis paling berat dalam kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping. Pengadilan menyatakan Yang, 69 tahun, melakukan pelanggaran sangat serius dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat.
Selain menerima suap, ia juga dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana pencucian uang. Selama menjabat di berbagai posisi pemerintahan di Nanjing pada periode 1993-2023, Yang memanfaatkan jabatannya untuk membantu pihak tertentu memperoleh proyek rekayasa, pengalihan hak atas tanah, hingga akses pembiayaan.
Sebagai imbalannya, ia menerima uang dan berbagai barang berharga dengan nilai fantastis. Pengadilan menilai kejahatan Yang memiliki dampak yang sangat besar sehingga tidak layak memperoleh keringanan hukuman.
“Pelanggarannya sangat berat,” demikian pertimbangan pengadilan, seraya menegaskan bahwa bantuan Yang kepada penyidik tidak cukup untuk mengurangi vonis yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat pula oleh BBC International.
Perlu diketahui, gelombang pemberantasan korupsi memang terus digencarkan pemerintah Xi Jinping. Kampanye tersebut telah menyeret banyak pejabat tinggi dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah, militer, hingga industri perbankan.
Meski demikian, hukuman mati terhadap pelaku kejahatan kerah putih di China tergolong jarang. Vonis tersebut umumnya dijatuhkan jika nilai korupsi atau suap yang diterima mencapai lebih dari 1 miliar yuan.
Sebelumnya, mantan ketua perusahaan pengelola aset negara, Lai Xiaomin, dieksekusi pada 2021 setelah terbukti menerima suap senilai 1,8 miliar yuan dalam kurun waktu 10 tahun. Sementara itu, mantan pejabat Mongolia Dalam, Li Jianping, juga dieksekusi pada 2024 karena menerima suap dan menggelapkan dana dengan total lebih dari 3 miliar yuan.
Dalam banyak perkara korupsi lainnya, pengadilan China lebih sering menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dengan penangguhan yang kemudian diubah menjadi pidana penjara setelah memenuhi syarat tertentu. Meski Yang mengaku bersalah, membantu penyelidikan, dan “menyatakan penyesalan dalam pernyataan terakhirnya”, pengadilan menilai tingkat kejahatan yang dilakukan terlalu berat sehingga tidak ada alasan untuk meringankan hukumannya.
(tfa/sef)
Add
as a preferred
source on Google
