Sulsel Defisit 519 Ton Cabai dan Bawang Putih 669 Ton Jelang Nataru

Makassar, —

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diperkirakan mengalami kekurangan sejumlah komoditas pangan strategis, terutama cabai rawit dan bawang putih menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Pangan strategis yang kosong seperti cabai dan bawang putih memang jadi perhatian. Permintaan pasti meningkat jelang Nataru,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel M Ilyas saat dikonfirmasi, Jumat (12/12).

Menurut data neraca pangan Desember, sambung Ilyas, Sulsel mengalami defisit cabai rawit hingga 519 ton dan bawang putih tercatat defisit 669 ton.

“Untuk neraca neraca cabai rawit ya, memang kita minus ya. Minus 519 ton di Sulsel itu. Jadi, ketahanannya itu memang kita jadi minus 6 hari gitu loh. Jadi, stoknya memang kurang ya. Kemudian itu sama dengan bawang putih. Bawang putih juga begitu,” ungkapnya.

Ilyas menyebutkan, berdasarkan neraca pangan yang dimiliki dari 24 kabupaten kota, stok bawang putih memang rendah pada Oktober lalu.

“Bawang bawang putih itu bulan Oktober lalu memang rendah, tapi sekarang sudah mulai bukan rendah ya, minus juga. Jadi, minus 16 hari ya neracanya. Tapi itu kita kekurangan kurang lebih 669 ton di Sulsel,” tuturnya.

Sementara sejumlah daerah sentra seperti Kabupaten Jeneponto masih memiliki stok panen cabai yang diperkirakan bisa menambah pasokan. Namun beberapa wilayah lain justru mengalami kekurangan.

“Cabai itu di Jeneponto masih ada, sekitar 2 hingga 2,5 ton. Tapi di daerah seperti Sidrap dan Tana Toraja memang lagi kurang. Di Toraja ada alternatif cabai katokkon,” jelasnya.

Menurut Ilyas faktor musim dan cuaca juga mempengaruhi produksi cabai rawit. Petani umumnya telah mempercepat panen sejak September untuk menghindari kerusakan tanaman akibat hujan.

“Petani tahu kalau musim hujan pasti rusak. Jadi mereka panen lebih awal. Stok yang masih tinggi sekarang itu ada di Jeneponto, sekitar 2.000 hingga 2.500 ton,” jelasnya.

Ilyas mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk penyediaan distribusi, gerakan pangan murah, serta optimalisasi pendistribusian komoditas antar wilayah kabupaten/kota.

“Untuk Nataru ini, kita sudah rapat. Yang kita lakukan adalah penyediaan distribusi, gerakan pangan murah, dan upaya mendistribusikan pangan antarwilayah. Data neraca pangan menjadi pegangan bagi kabupaten/kota untuk mengambil langkah yang solutif,” pungkasnya.

(mir/sfr)