Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Soal Kelola Keuangan Negara, RI Bisa Tiru Selandia Baru yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Chaikal Nuryakin mengungkapkan Indonesia bisa mencontoh Selandia Baru dalam kebijakan anggaran.
Chaikal mengatakan Selandia Baru menggunakan model kebijakan anggaran negara yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan manfaat publik jangka panjang, bukan sekadar berfokus pada menghindari kerugian atau kontrol administratif
“Kita bandingkan Indonesia dengan Selandia Baru, kebijakan anggaran mereka sudah berorientasi pada kinerja dan penciptaan nilai, jadi anggaran negara itu bagaimana memaksimalkan nilai untuk publik, bukan untuk menegaskan kontrol, mengikat agennya,” kata Chaikal dalam paparannya di RDPU RUU Keuangan Negara, Kamis (17/9/2026).
Chaikal menjelaskan bahwa kebijakan keuangan negara yang lebih longgar ini bukan berarti peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih tinggi lantaran kontrol terhadap tindakan rasuah tersebut tak dilonggarkan.
Namun, keputusan tidak semata-mata dinilai dari hasil untung atau rugi, tetapi juga dari proses pengambilan keputusannya, termasuk unsur itikad baik, kehati-hatian, kewenangan, dan kepatuhan terhadap prosedur.
“Ini bukan berarti kita melonggarkan kontrol terhadap korupsi, tapi justru malah kita berfokus pada prosedural seperti transparansi, perfomance base, dan memisahkan risiko yang tentu aja ada itikad baik,” terang Chaikal.
Sebagai informasi, kebijakan anggaran di dunia, menurut LPEM FEB UI, terbagi menjadi dua yakni springboard dan straitjacket.
Kebijakan anggaran springboard adalah pendekatan pengelolaan fiskal yang berorientasi pada penciptaan nilai publik, pertumbuhan jangka panjang, dan hasil nyata bagi masyarakat.
Sedangkan kebijakan anggaran straitjacket adalah pendekatan pengelolaan keuangan negara yang sangat kaku, terlalu berorientasi pada aturan administratif, dan sangat menghindari risiko (zero-risk tolerance).
Pemerintah dan DPR tengah merancang RUU Keuangan Negara. RUU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan akan dibuat dengan metode omnibus law. Saat ini, DPR tengah mendengarkan pendapatan dari para pakar guna memberikan masukan bagi RUU ini.
(chd/haa)
