Jakarta, – Gelombang protes nasional yang telah diprediksi sejak pekan lalu akhirnya benar-benar pecah dan memukul aktivitas di berbagai sektor di Portugal, memicu gangguan luas pada penerbangan, kereta, layanan rumah sakit, sekolah hingga pengadilan pada Kamis (11/12/2025).
Serikat pekerja mengeksekusi aksi mogok terbesar negara itu dalam lebih dari 10 tahun sebagai penolakan terhadap paket reformasi ketenagakerjaan yang diajukan pemerintah.
Stasiun kereta utama Lisbon tampak lengang karena sebagian besar layanan dibatalkan. Maskapai nasional TAP Air Portugal juga membatalkan sekitar dua pertiga dari total 250 penerbangan hariannya. Menurut federasi serikat, layanan pengangkutan sampah terhenti, begitu pula sejumlah departemen rumah sakit yang menangani kasus non-darurat. Sekolah dan pengadilan pun tak luput dari dampak aksi tersebut.
Pemicu utama kemarahan serikat adalah rancangan undang-undang pemerintah minoritas sayap kanan yang ingin menyederhanakan prosedur pemecatan, memperpanjang masa kontrak kerja berjangka, dan memperluas batas minimum layanan yang harus tetap berjalan selama pemogokan.
Pemerintah bersikeras bahwa langkah itu merupakan bagian dari lebih dari 100 agenda reformasi yang disebut sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan gaji.
Perdana Menteri LuÃs Montenegro membela kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa reformasi dibuat untuk “merangsang pertumbuhan ekonomi dan membayar gaji yang lebih baik”.
Namun CGTP, serikat pekerja berhaluan komunis, serta serikat moderat UGT justru menilainya sebagai langkah mundur. Aksi ini disebut sebagai yang terbesar sejak Juni 2013, ketika Portugal bergantung pada bantuan IMF dan Uni Eropa untuk keluar dari krisis utang.
Sekretaris Jenderal CGTP, Tiago Oliveira, menyebut rancangan reformasi itu sebagai “salah satu serangan terbesar terhadap dunia kerja”.
Kepada AFP, ia mengatakan tindakan pemerintah akan “menormalisasi ketidakamanan kerja” dan “mempermudah pemecatan”.
Oliveira menambahkan bahwa dari sekitar lima juta tenaga kerja Portugal, sekitar 1,3 juta pekerja sudah berada dalam posisi tidak aman. Dengan pemilihan presiden yang dijadwalkan pada awal 2026, ia menganggap aksi mogok kali ini “sudah sukses” bahkan sebelum dimulai karena berhasil menarik perhatian publik pada isu reformasi ketenagakerjaan tersebut.
Dukungan publik memang terlihat kuat. Sebuah survei yang dipublikasikan media Portugal menunjukkan 61% responden mendukung pemogokan nasional ini.
Di sisi lain, PM Montenegro pada malam sebelum aksi berlangsung berharap kondisi negara tetap berjalan “senormal mungkin… karena hak sebagian orang tidak boleh menginjak hak orang lain”.
Meski partai yang dipimpinnya tidak memiliki mayoritas di parlemen, pemerintahannya diperkirakan mampu meloloskan rancangan undang-undang tersebut dengan dukungan partai liberal dan kelompok sayap kanan yang kini menjadi kekuatan politik terbesar kedua di Portugal.
Oposisi kiri menuduh kubu Montenegro menyembunyikan rencana pengurangan hak pekerja selama kampanye pemilu lalu.
Di tengah ekonomi yang tumbuh sekitar 2% dan tingkat pengangguran rendah pada kisaran 6%, pemerintahan Montenegro menilai momentum positif tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong reformasi struktural.
Sementara itu, Armindo Monteiro, ketua konfederasi pengusaha utama CIP, mengecam pemogokan tersebut.
Kepada AFP, ia mengatakan rancangan undang-undang pemerintah hanyalah “dasar untuk diskusi” yang bertujuan mengoreksi “ketidakseimbangan” akibat perubahan aturan ketenagakerjaan oleh pemerintah kiri sebelumnya.
Â
(luc/luc)
