Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Presiden Pening, Negara Tiba-Tiba Krisis Dolar yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Krisis dolar Amerika Serikat (AS) kini melanda Maladewa. Hal ini menjadi persoalan ekonomi sekaligus ujian politik bagi Presiden Mohamed Muizzu.
Kelangkaan valuta asing membuat dunia usaha kesulitan membayar pemasok luar negeri. Sementara pemerintah harus menjaga ketersediaan dolar untuk impor dan pembayaran utang.
Mengutip The Diplomat, Rabu (26/9/2026), krisis tersebut terjadi ketika Maladewa menghadapi kebutuhan pembayaran utang luar negeri yang besar. Beban pembayaran utang yang jatuh tempo sepanjang 2026 mencapai sekitar US$1,7 miliar (Rp30,4 triliun) sehingga cadangan devisa mendapat tekanan.
Pemerintah Muizzu berargumen bahwa sebagian besar beban tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, pemerintahan saat ini juga tetap menjalankan proyek-proyek infrastruktur besar.
Tekanan semakin terasa setelah Maladewa membayar sukuk senilai US$500 juta dan menyelesaikan fasilitas swap mata uang senilai US$400 juta dengan India. Pembayaran tersebut membantu menghindarkan risiko gagal bayar, tetapi pada saat yang sama mengurangi pasokan dolar yang tersedia bagi perekonomian domestik.
Pasar Gelap
Kelangkaan dolar membuat sejumlah pelaku usaha dilaporkan harus menunggu berminggu-minggu untuk melakukan pembayaran kepada pemasok luar negeri. Kondisi ini juga mendorong aktivitas di pasar valuta asing informal.
Pemerintah kemudian memperketat perdagangan valuta asing. Sejak September 2026, penjualan valuta asing di atas nilai yang ditetapkan otoritas moneter dapat dikenai sanksi pidana.
Pemerintah juga mengambil langkah kontroversial dengan mewajibkan resor kategori tertentu mengonversi 40% pendapatan valuta asing bulanan melalui bank lokal. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 September 2026.
Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan agar lebih banyak dolar hasil industri pariwisata masuk ke sistem perbankan domestik. Namun, pelaku industri pariwisata mempertanyakan kebijakan tersebut karena resor juga memiliki berbagai kewajiban dalam dolar, termasuk biaya operasional, gaji, sewa dan utang luar negeri.
Serangan ke Presiden
Persoalan dolar kini ikut menjadi amunisi politik bagi kelompok yang mengkritik pemerintahan Muizzu. Mantan Presiden Abdulla Yameen, misalnya, mengkritik kebijakan kewajiban konversi 40% pendapatan dolar resor dan menyebutnya sebagai tanda pemerintah gagal mengelola persoalan valuta asing.
Pemerintah membantah kritik tersebut dan mengatakan kebijakan itu diperlukan untuk meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri. Muizzu sendiri mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan sirkulasi dolar di dalam negeri dan membantu memenuhi kebutuhan impor penting.
Menteri Ekonomi Mohamed Saeed juga mengatakan demikian. Ia menegaskan pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi persoalan valuta asing dan menghindarkan Maladewa dari risiko kebangkrutan.
Kondisi ini menjadi semakin penting karena Muizzu akan menghadapi pemilu presiden berikutnya pada 2028. Dengan demikian, kemampuan pemerintah mengatasi kelangkaan dolar, menjaga impor dan memenuhi kewajiban utang berpotensi menjadi bagian penting dari catatan pemerintahannya di mata pemilih.
(sef/sef)
