Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Prancis Masih Membara, Polisi Dikerahkan Besar-Besaran-Ada Jam Malam yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Prancis masih dilanda ketegangan setelah kerusuhan besar pecah di sejumlah kota akibat protes kenaikan biaya hidup. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menjanjikan pengerahan polisi secara besar-besaran, sementara pemerintah memperpanjang penerapan jam malam di sejumlah wilayah untuk mencegah bentrokan susulan.
“Pengerahan aparat untuk hari Sabtu mendatang akan dilakukan secara besar-besaran,” ujar Lecornu di hadapan anggota parlemen, Selasa (20/10/2026), seperti dikutip AFP. Ia mengakui respons keamanan sebelumnya belum memadai dan menuding kelompok radikal ultra-kiri menyusun “rencana pemberontakan” yang memicu kerusuhan.
Pemerintah Prancis telah memberlakukan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota lain sejak Senin (19/10.2026). Lecornu mengatakan pembatasan tambahan akan diterapkan pada Selasa di lokasi-lokasi yang dinilai rawan kerusuhan. Namun, pemerintah tidak merinci durasi perpanjangan jam malam maupun waktu berakhirnya pembatasan tambahan tersebut.
Di Paris, jam malam mulai berlaku pukul 21.00 GMT waktu setempat. Pembatasan mencakup kawasan Place de la Republique dan Les Halles, sementara larangan berkumpul diberlakukan di Champs-Elysees serta sejumlah stasiun kereta. Polisi juga melarang masyarakat membawa jeriken atau botol berisi bensin dan bahan bakar lain untuk mencegah pembakaran seperti yang terjadi dalam kerusuhan akhir pekan lalu.
Seorang warga, Sylvain Courant, menggambarkan suasana malam sebagai pengalaman menegangkan. “Itu seperti pemandangan yang biasa Anda lihat di televisi, dalam film-film perang yang bagus,” ujarnya.
Kerusuhan pada Sabtu lalu pecah setelah sekitar setengah juta orang turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis untuk memprotes tingginya biaya hidup. Bentrokan, penjarahan, dan pembakaran bangunan memicu kekhawatiran internasional hingga Amerika Serikat, China, dan Jerman mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga mereka yang berada di Prancis.
Pemerintah juga menghadapi tekanan politik setelah kekerasan tersebut menimbulkan korban luka serius dan kerusakan fasilitas publik. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan hampir 150 orang telah dipenjara dan lebih dari 800 orang lainnya dihadapkan ke pengadilan.
“Sistem peradilan bersikap sangat tegas,” katanya, seraya menyebut sejumlah orang tanpa catatan kriminal sebelumnya kini dijebloskan ke penjara.
Presiden Emmanuel Macron, yang sedang melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk, mengakui adanya kekurangan dalam penanganan kerusuhan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez bahkan sempat menawarkan pengunduran diri setelah menyatakan polisi “telah kehilangan kendali”, tetapi Macron menolaknya. Parlemen Prancis juga sepakat menyelidiki kemungkinan kegagalan intelijen, taktik kepolisian, dan kesiapan pemerintah.
Kerusuhan turut memperbesar tekanan terhadap pemerintah yang tengah bergulat dengan utang publik dan kemarahan masyarakat atas kenaikan harga. Pemerintah menjanjikan pinjaman tanpa bunga mulai Jumat bagi pelaku usaha yang tokonya rusak atau dijarah.
(tfa/tfa)
