Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kadin Soroti Kelas Menengah Tertekan, 33% Warga Tak Tersentuh Bansos yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok masyarakat kelas menengah, khususnya penduduk dalam desil empat hingga tujuh.
Pasalnya, kelompok tersebut belum memperoleh bantuan sosial (bansos), sementara pendapatan mereka terus menurun.
Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan kelompok tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena jumlahnya mencapai 33 persen dari penduduk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kelompok ini berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh bantuan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga tidak menikmati kondisi ekonomi sebaik kelompok berpenghasilan tinggi.
“Yang harus dipikirkan pemerintah desil yang warna kuning (kelas menengah, desil 4-7). Karena warna kuning ini jumlahnya besar, tapi pendapatannya makin turun. Dia enggak dapat tunjangan apa-apa,” kata Aviliani dalam acara Katadata Outlook Ekonomi 2027 di Lounge Katadata Indonesia, Blok M Plaza, Jakarta, Selasa (20/10).
Ia menjelaskan kelompok masyarakat dalam desil delapan hingga 10 atau kelompok ekonomi atas merupakan penyumbang belanja terbesar, dengan kontribusi sekitar 53 persen.
Kondisi tersebut, menurut Aviliani, membuat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen masih dapat terasa stabil dari sisi konsumsi, meskipun manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.
“Makanya kita enggak terasa tumbuh 5 persen, oke-oke aja kok. Tapi jangan lupa yang menikmati adalah yang biru,” ujarnya.
Sementara itu, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau desil satu hingga tiga dinilai masih memperoleh perlindungan melalui program bantuan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan BPJS.
Sebaliknya, kelompok menengah yang pendapatannya tertekan berisiko tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Menurut Aviliani, tekanan ekonomi terhadap kelompok tersebut perlu diantisipasi karena dapat memicu keresahan sosial ketika daya beli masyarakat terus melemah.
“Ini yang biasanya berbahaya. Orang-orang di menengah yang seperti ini biasanya suka demo, yang bikin masalah unrest itu ada di sini,” ujar Aviliani.
Aviliani menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup. Selain mengendalikan inflasi, penciptaan lapangan kerja juga perlu diperhatikan agar pertumbuhan kesempatan kerja tidak hanya terjadi di sektor informal.
Ia mencontohkan semakin banyaknya pengemudi ojek daring sebagai salah satu indikasi masyarakat mencari sumber pendapatan ketika kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Memang benar penciptaan lapangan kerja nambah, tapi bukan formal, tapi sektor informal. Makanya tukang ojol makin banyak Bapak-Ibu. Kenapa ketika orang enggak bisa kerja, ya jadi tukang ojol,” ujarnya.
(lau/sfr)
