Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai PM Malaysia Anwar Ibrahim Terancam, Anak Didiknya Justru Membelot yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Tekanan politik yang melanda Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim semakin pelik usai anak didiknya yang disebut-sebut menjadi penerusnya membelot dan mengembangkan partai baru. Ini terjadi di tengah potensi Malaysia menggelar pemilihan umum paling cepat tahun ini.
Mantan menteri ekonomi Rafizi Ramli, yang pernah dianggap sebagai calon penerus Anwar, awal bulan ini mengumumkan akan keluar dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) milik Anwar dan mengambil alih partai kecil bernama Malaysia United Party alias Bersama.
Mengutip Reuters, Bersama menyatakan telah menerima lebih dari 18 ribu permohonan keanggotaan. Di antaranya, sekitar sepertiganya berasal dari mantan anggota PKR.
Walaupun para pembangkang itu kebanyakan adalah anggota akar rumput atau pengurus lokal partai, jumlah itu memunculkan keraguan terhadap kemampuan Anwar mempertahankan kekuasaan bila perpecahan dalam koalisi pemerintah terus meluas.
Adapun undang-undang Malaysia melarang anggota parlemen berpindah partai saat masih menjabat.
Keadaan ini dapat memaksa Anwar menggelar pemilu lebih awal dari jadwal semestinya di sekitar 2028. Di awal bulan ini, ia mengatakan mempertimbangkan pemilu lebih dahulu jika perpecahan internal dalam pemerintahannya terus melebar.
Dalam unggahannya di media sosial pada Kamis, Anggota parlemen PKR yang juga merupakan pendukung lama Anwar, Hassan Abdul Karim, menyebut telah menyerah mencoba menghentikan anggota partai keluar. Ia mengatakan para pemimpin PKR gagal mendengarkan kekhawatiran para anggota.
“Meski masih percaya pada PKR, partai itu kini terluka, tersakiti, dan mengalami cedera kritis,” ujar Hassan.
Kepada Reuters, Hasan mengatakan bahwa Bersama berpotensi memperoleh dukungan elektoral signifikan dari para swing voters, anak muda, dan pemilih yang memprioritaskan isu ekonomi.
“Jika lebih banyak anggota parlemen PKR pendukung Rafizi keluar dari partai, Anwar akan kehilangan legitimasi sebagai perdana menteri,” tuturnya.
Hingga kini, kantor Anwar tidak menanggapi permintaan komentar terkait kabar ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKR Fuziah Salleh, yang juga menjabat wakil menteri, membantah ada eksodus besar-besaran dari PKR.
“Tidak ada eksodus besar anggota PKR yang bergabung ke Bersama,” kata Fuziah kepada Reuters.
Lebih lanjut, juru bicara pemerintah sekaligus kepala penerangan PKR, Fahmi Fadzil pekan ini tidak ambil pusing atas laporan soal eksodus anggota. Menurutnya, justru ada 5.000 orang bergabung dengan partai dalam dua bulan terakhir dan total anggota PKR kini melebihi satu juta orang.
Seperti diketahui, Anwar berkuasa sejak November 2022 setelah lebih dari dua dekade menjadi pemimpin oposisi yang berkampanye melawan korupsi.
Walaupun pemerintahannya berhasil memperbaiki stabilitas politik di negeri jiran itu, masa kepemimpinannya juga tidak terlepas dari sorotan baru terhadap janji pemberantasan korupsi, kekhawatiran atas lambatnya reformasi institusi, serta meningkatnya ketegangan dan pembelotan di dalam koalisi pemerintah.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
