Jakarta –
Waketum Partai Demokrat Benny K Harman merespons usulan Partai Golkar terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih DPRD. Benny menilai usulan tersebut sebagai ajakan serius untuk mendiskusikan masalah tersebut.
“Pernyataan Ketum Golkar itu harus dipandang sebagai ajakan kepada semua pihak untuk mendiskusikan masalah ini secara serius. Tentu untuk kepentingan negara, dan kepentingan rakyat,” kata Benny kepada wartawan, Selasa (22/12/2025).
Benny mengatakan saat ini pilkada langsung merupakan suatu keniscayaan karena itu perintah konstitusi. Menurutnya, pilkada langsung juga sejalan dengan the will of the people, volente generalle atau kehendak rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pilkada langsung selama ini terbukti berjalan aman dan damai. Bangsa kita sudah siap dan matang berdemokrasi. Tidak dipungkiri dalam pilkada langsung terjadi money politics, transaksional-pragmatis. Peran oligarki sangat dominan dalam proses pilkada,” ucapnya.
Selain itu, Benny menyebut pilkada langsung memang tidak menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan sesuai dengan harapan rakyat dan mampu menyelesaikan masalah rakyat. Namun, kata dia, sejumlah masalah dalam pilkada langsung harus dikoreksi dan disempurnakan dengan membuat UU Pilkada yang lebih komprehensif.
“UU Pilkada harus mampu mencegah hegemoni oligarki dan permainan uang melampaui batas toleransi. UU Pilkada yang disusun harus berorientasi menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya,” ujar Benny.
“Terkait politik uang? Ini tidak hanya terjadi dalam pilkada langsung tapi juga bisa terjadi dalam pilkada tidak langsung,” imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan Koalisi Permanen.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12).
Pihaknya juga mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
(fas/idn)
