Jakarta, —
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengungkapkan strategi ekonomi dua jalur (dual track economy strategy) dapat diterapkan pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Track kesatu itu adalah hilirisasi padat modal, contohnya adalah nikel, migas, dan sebagainya melanjutkan agenda hilirisasi dan investasi padat modal untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah jangka panjang,” jelas Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut menjelaskan kredit ke sektor padat modal penting meski kontribusi terhadap serapan tenaga kerja relatif kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kredit perbankan ke sektor padat modal tetap penting ya, namun kontribusinya ke serapan tenaga kerja relatif lebih kecil, di bawah 3 persen,” tambahnya.
Karenanya, track kedua adalah hilirisasi padat karya. Ia menjelaskan sekitar 75 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor padat karya. Namun, insentif ke sektor ini belum optimal.
“(Hilirisasi padat karya) ini adalah manufaktur, pertanian, kemudian makanan, minuman, konstruksi, dan juga perdagangan. Sekitar 75 persen tenaga kerja kita berada di sektor padat karya, namun insentif ke sektor ini relatif belum optimal,” ujar Hery.
Dengan begitu, Hery memberikan rekomendasi kebijakan dalam menerapkan hilirisasi padat karya, mulai dari keringanan pajak, subsidi upah, hingga skema penjaminan kredit berisiko tinggi.
“Menurut perhitungan oleh Office of Chief Economist (OCE) Perbanas di Desember 2025 kenaikan 10 persen daya beli pekerja padat karya diasosiasikan dengan kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar itu 0,9 persen, transmisi utamanya adalah via multiplier konsumsi 75 persen masyarakat yang tadi didorong oleh pertumbuhan hilirisasi sektor padat karya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hery juga memaparkan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor padat karya dan UMKM, yakni melalui reorientasi kebijakan fiskal, mempertahankan arah manajemen likuiditas dan transmisi kebijakan yang akan dijalankan bersama Bank Sentral.
“Kemudian, penguatan skema penjaminan dan risk sharing, misalnya kalau masuk ke sektor-sektor yang memang risikonya lebih tinggi, harus ada pola risk sharing. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas politik dan konsistensi kebijakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang,” terang Hery.
Pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu janji Prabowo dalam masa pemerintahannya. Ia menggelar sejumlah program untuk mencapai target itu, mulai dari 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Selama satu tahun Prabowo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari target itu. Laporan terakhir BPS pada kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy).
(fln/sfr)
