Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemerintah Kebut 40 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Buka Tahun Ini yang sedang hangat diperbincangkan.
Makassar, —
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada bulan Oktober tahun ini sudah dapat beroperasi di seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan pembangunan KDMP selesai pada September mendatang dan mulai beroperasi sekitar Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya minta fokus Kopdes tahun ini 40 ribu, berarti ada 40 ribu yang belum selesai dibangun,” kata Zulhas sapaan akrabnya di Makassar, Sabtu (4/7).
Zulhas menuturkan bahwa keberadaan KDMP ini sebagai infrastruktur strategis untuk memangkas rantai pasok, memperkuat ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Kopdes itu bukan supermarket. Kopdes adalah infrastruktur pemerintah untuk memotong rantai pasok sekaligus menjadi offtaker hasil produksi masyarakat,” ujarnya.
Zulhas menjelaskan bahwa ke depan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bantuan pangan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga berbagai bantuan sosial lainnya akan dilakukan melalui koperasi desa.
“Nanti yang membagi beras itu Kopdes, itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti Kopdes, contoh, saya baru memutuskan akan membagi 33 juta lebih Desil 1, Desil 2, 10 kg beras. Totalnya 1 juta ton, kalau 3 bulan, 3 juta ton,” ungkapnya.
Kemudian kata Zulhas, masyarakat juga dapat memanfaatkan koperasi desa untuk membayar listrik, telepon, hingga memperoleh pupuk bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya.
Tak hanya itu, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai pembeli hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan apabila harga di tingkat produsen berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dengan demikian, petani dan nelayan memiliki kepastian pasar serta tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada tengkulak,” katanya.
Zulhas menegaskan pemerintah akan membatasi ekspansi perusahaan ritel modern hingga ke wilayah pedesaan.
“Ritel modern sampai di ibu kota, tidak boleh masuk desa. Karena di desa itu harus berkembang warungnya emak-emak dan UMKM,” ujarnya.
(mir/fra)
Add
as a preferred
source on Google
