Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pemerintah Bentuk Tim Tuntaskan 13 Kasus HAM Berat, Dipimpin Otto Hasibuan yang sedang hangat diperbincangkan.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, bersama Kejaksaan Agung dan Komnas HAM membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Pemerintah berharap tim gabungan bisa menuntaskan kasus-kasus yang tersebut.
“Kita ini membahas tentang penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan,” kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/11/2026).
Yusril menjelaskan 13 kasus yang dibahas sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dia mengatakan kasus tersebut belum menemukan titik terang penyelesaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya,” ujarnya.
Yusril mengatakan pembentukan tim gabungan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo ingin kasus-kasus yang terjadi segera ditangani.
“Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami mem-follow-up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya dan karena itulah kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Kemenko Polkam maupun dari Komnas HAM dan dari Kejaksaan Agung,” katanya.
Yusril salah satu tantangan adalah perbedaan persepsi terkait kategori pelanggaran HAM. Dia mengatakan belum ada pandangan yang sama tentang apa itu pelanggaran HAM berat.
“Dan ternyata di sinilah kemandekan itu terjadi. Pertama, adalah menyangkut kesamaan persepsi tentang HAM, kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu perlu ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat,” jelasnya.
Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, mengatakan dirinya akan memimpin tim gabungan tersebut. Dia mengatakan tim tersebut akan bekerja dengan cepat.
“Nah, oleh karena itu, kita bentuk tim ini, saya minta menjadi ketua timnya, nanti kita minta kepada para pihak, mungkin juga para pakar hukum seperti berita tadi, ahli. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini undang-undangnya yang diubah, itu makan waktu lagi dan selesai,” ujar Otto.
Otto berharap tim yang dibentuk bisa mengatasi hambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM. Dia mengatakan kasus yang ada harus diproses.
“Ini kan ini bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan. Ini persoalannya. Jadi, siapalah pihak-pihak nanti yang tersangkut dalam prosedur ini, nah itu nanti akan kita libatkan nanti,” ucap Otto.
Berikut daftar 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang disebutkan:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus)
3. Peristiwa Talangsari
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Lainnya di Aceh
5. Peristiwa Penghilangan Secara Paksa (1997-1998)
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet (1998-1999)
9. Peristiwa Simpang KKA Aceh
10. Peristiwa Timor Timur
11. Peristiwa Tanjung Priok
12. Peristiwa Wasior (Papua)
13. Peristiwa Wamena (Papua).
Halaman 2 dari 3
(haf/haf)
